Dientry oleh Risda Hutagalung - 02 August, 2019 - 101 klik
KLHK Himbau Stakeholder Sektor Kehutanan Bantu Cegah Karhutla

Nomor: SP. 291/HUMAS/PP/HMS.3/8/2019
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 1 Agustus 2019. Kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah dengan keterlibatan aktif masyarakat dan stakeholeder sektor kehutanan lainnya. Hal ini diungkapkan Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, dalam konferensi pers di Jakarta, (01/07/2019).
 
"Kita menghimbau janganlah lalai, janganlah memicu api, seperti membuang puntung rokok dan melakukan kegiatan-kegiatan yang memicu timbulnya api, contoh jika pergi ke gunung jangan buang puntung rokok sembarangan atau lupa matikan api unggun, dimusim kemarau seperti ini sekali saja lalai, maka jika terjadi kebakaran dalam satu hari bisa 150 hektar lahan terbakar," ujar Rafles.
 
KLHK dengan Manggala Agni nya terus mengerahkan semua sumber daya manusia terbaik, ditunjang peralatan dan anggaran untuk memadamkan Karhutla. Bekerjasama dengan para pihak, seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI, Polri, BPBD, Pemda setempat, pemegang izin dan bahkan masyarakat KLHK memastikan kejadian Karhutla tidak meluas. Data hingga bulan Mei 2019 total luas lahan terbakar adalah 42.740 ha, luasan itu masih jauh dibandingkan luasan terbakar tahun 2018 yang mencapai 510.000 ha.
 
"Kalo tahun lalu 510.000 ha yang terbakar, di mineral 385.000 ha di gambut 125.000 ha, karena kita fokus di Palembang di Riau yang lahan gambutnya luas, akhirnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang tanah mineral terbakar. Kemudian kalo tahun ini sampai dengan Bulan Mei gambut yang terbakar 27.538 ha yang mineral 15.202 ha total 42.740 ha, maka kalo dibandingkan dengan yang tahun lalu ini masih kecil, tetapi bukan berarti kita senang dengan keadaan ini, untuk itu kita terus melakukan upaya upaya penanggulangan Karhutla," jelas Rafles.
 
Sampai dengan saat ini sudah enam dari delapan provinsi rawan karhutla menetapkan kondisi siaga darurat. Keenam provinsi itu adalah 1. Prov. Riau (19 Feb – 31 Okt 2019; 255 hari), 2. Prov. Kalbar (12 Feb - 31 Des 2019; 323 hari), 3. Prov. Sumsel (8 Mar – 31 Okt 2019; 237 hari), 4. Prov. Kalteng (28 Mei – 26 Agust 2019; 91 hari), 5. Prov. Kalsel ( 1 Juni – 31 Oktober 2019; 153 hari), dan 6. Prov. Jambi (23 Juli - 20 Oktober 2019; 90 hari). Kemudian ada tiga kabupaten/kota yang juga menetapkan status siaga darurat, yaitu 1. Kota Dumai, Prov. Riau (13 Feb – 31 Mei 2019; 108 hari), 2. Kab. Sambas, Prov. Kalbar (1 Feb – 31 Des 2019; 334 hari), 3. Kab. Kapuas, Prov. Kalteng ( 8 Juli – 5 Oktober 2019; 90 hari).
 
"Penetapan status siaga darurat tersebut bukan berarti kondisi sudah ada kejadian Karhutla yang hebat, tetapi sebagai langkah antisipasi daerah agar bisa mendapatkan bantuan cepat dari pemerintah pusat melalui BNPB, yang mempunyai anggaran cepat penanggulangan bencana, sehingga jika ada potensi Karhutla yang membesar bisa cepat ditangani dengan bantuan anggaran dari pemerintah pusat," imbuh Rafles. 
 
Rafles pun menyatakan bahwa sampai Bulan Juli berdasarkan pantauan satelit tidak ada asap lintas batas, ada kebakaran di beberapa daerah tetapi cepat, dalam waktu satu dua hari bisa reda. Kondisi bandara pun sampai dengan tanggal 1 Agustus tadi pagi tidak tampak adanya gangguan asap, jarak pandang masih normal, sehingga penerbangan di beberapa bandara di provinsi rawan karhutla tidak ada gangguan ataupun penundaan.
 
"Kondisi terkini di Provinsi yang rawan kebakaran, saya 3 kali memantau di bandara, ada petugas kami di bandara yang terus pantau. Situasi di Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, penerbangan di sana normal. Cuaca cerah. Hal yang sama juga di Bandara Supadio Pontianak Kondisi normal, pesawat take off dan landing tidak ada gangguan asap. Juga di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, Bandara Rahadi Oesman Ketapang dan juga Bandara Sultan Thaha Jambi juga normal, Palembang juga cerah. Kalimantan utara, juga begitu. Di Bandara Riau, juga bagus" beber Raffles.
 
Lebih lanjut Rafles mengungkapkan jika prioritas penanggulangan Karhutla oleh KLHK adalah pada pencegahan, yaitu dengan perbanyak aksi pencegahan di tingkat tapak dengan sinergi semua pihak. Untuk upaya pencegahan tersebut sumberdaya manusia yang dilibatkan mencapai 23.144 orang dengan pembagian 13.483 orang untuk wilayah Sumatera dan 9.661 orang untuk wilayah Kalimantan. Sumberdaya manusia tersebut terdiri dari unsur Manggala Agni KLHK , Brigdalkar BKSDA/TN, Brigdalkar KPH, Brigdalkar HTI/HA/HPH, Masyarakat Peduli Api, dan Satgas Gabungan (TNI, POLRI, BPBD).
 
Kemudian ia pun menekankan bahwa KLHK selalu mendorong pemerintah daerah untuk juga mempunyai data masyarakat di wilayahnya dengan jumlah luasan lahan yang dimiliki, sehingga bisa memetakan wilayah-wilayah mana saja yang punya kemungkinan menjadi areal pembukaan lahan baru. Dengan cara ini, menurut Raffles bisa diantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Raffles juga menyampaikan, bahwa penegakan hukum (law enforcement) untuk kawasan-kawasan milik masyarakat ini jauh lebih sulit dibandingkan penegakan hukum yang dilakukan kepada korporasi, karena korporasi memiliki luasan lahan yang sudah jelas. 
 
Terkait korporasi saat ini tingkat kepatuhan dalam penanggulangan Karhutla sudah semakin baik. Sepanjang tahun 2018 – Juli 2019 menurut Raffles kebakaran yang terjadi di wilayah milik korporasi adalah api yang berpindah, atau menyebrang ke lahan milik korporasi. Menurutnya perusahaan akan mengalami banyak kerugian bila mereka melakukan pembakaran lahan, terutama lahan sawit, karena akan merugikan perusahaan yang telah memiliki sawit dengan usia siap panen, ditambah adanya sanksi pengurangan lahan, sehingga beberapa korporasi rata-rata sudah memenuhi standar sarana Darkarlahut sesuai Permen LHK No.32 tahun 2016. 
 
KLHK juga terus melakukan penyesuaian-penyesuaian dan evaluasi tata kelola kehutanan, dimana wilayah-wilayah korporasi yang berada di kawasan kubah gambut harus dilepaskan. Bila terdapat konsesi-konsesi yang berdasarkan citra satelit dan hot spot terjadi kebakaran, maka KLHK akan melakukan investigasi yang mendalam, termasuk melihat citra satelit serta pantauan arah angin. Jika terbukti bersalah, sanksi yang paling awal akan diberikan LHK adalah sanksi administratif lebih dahulu.
 
Menurut Raflles, perusahaan secara berkala mengirimkan laporan sarana-prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada KLHK dan kepada pemerintah daerah untuk dilihat dan dievaluasi kelengkapannya. 
 
Selanjutnya Monitoring hotspot juga terus dilakukan KLHK dan para pihak dengan monitoring melalui Web Sipongi KLHK, LAPAN, BMKG, BNPB yang saat ini juga sudah tersedia juga dalam bentuk aplikasi android. Upaya deteksi dini dengan kamera CCTV thermal saat ini pun dilaksanakan oleh KLHK di beberapa wilayah rawan kebakaran. KLHK juga melengkapi daops Manggala Agni dengan Drone untuk mendukung kegiatan monitoring dan pemantauan lokasi rawan kebakaran.
 
Pemantauan gambut juga dilakukan bersama dengan bantuan Badan Restorasi Gambut (BRG). Lewat aplikasi Sistem Pemantauan air Lahan Gambut (Sipalaga) milik BRG dan aplikasi SiMATAG-0.4m yang dibangun KLHK upaya monitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut melalui pengumpulan database pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dan curah hujan di areal konsesi maupun lahan masyarakat menjadi cara pencegahan dini lahan gambut terbakar.
 
Upaya kampanye, sosialisasi serta patroli terpadu juga tidak pernah henti dilakukan. Salah satunya KLHK terus melaksanakan upaya sosialisasi alternatif Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) melalui pemanfaatan
sisa pembersiahan lahan untuk cuka kayu, kompos dan briket arang, kemudian juga kerjasama dengan PT. Pupuk Kaltim untuk membuat plot-plot contoh demonstrasi
keberhasilan cuka kayu dilaksanakan di Kalimantan Barat, serta disetiap Daops Manggala Agni juga dibuat plot contoh PLTB sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat dalam menyiapkan lahan dengan ramah lingkungan.
 
Untuk upaya pemadaman api dari udara di tahun 2019 dipersiapkan 50 unit pesawat. Total air yang sudah diterjunkan dengan Waterboombing tahun 2019 sebanyak 68.452.400 liter air. kemudian upaya pembuatan huajn buatan dengan penaburan garam ditahun 2019 mencapai 122,62 ton garam.(*)
 
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK,
Djati Witjaksono Hadi – 081977933330