Dientry oleh Dyah Puspasari - 25 June, 2019 - 339 klik
Peneliti BLI Kontestasikan Riset dalam APFW 2019: Kurangi Deforestasi, 3 Insentif Pengelolaan HCV pada Perkebunan Sawit Direkomendasikan

BLI (Incheon, Juni 2019)_Untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan Indonesia sebagai dampak perluasan perkebunan sawit, hasil riset merekomendasikan 3 kebijakan insentif untuk pengelolaan dan perlindungan area high conservation value (HCV) pada perkebunan sawit. Hal ini disampaikan Dr. Fitri Nurfatriani, peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK dalam diskusi panel Stream 3 bertema Turning Sustainability Commitments into Actions: Indonesia’s Oil Palm Sector towards Zero-deforestation, pada Asia Pacific Forestry Week (APFW) 2019 di Incheon, Korea (19/6).

“Insentif regulasi, fiskal dan kelembagaan pada area HCV, merupakan syarat perlu untuk mendorong upaya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan sebagai bagian dari pencapaian sasaran pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan,” papar Fitri dalam diskusi yang mengkontestasikan riset dari BLI, CIFOR, Tropical Forest Alliance (TFA), The Nature Conservancy (TNC) dan Pemprov Kaltim tersebut. Kajian insentif  ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian Governing Oil Palm Landscape for Sustainability (GOLS) yang dilaksanakan secara berkolaborasi antara P3SEKPI dan CIFOR. 

Baca juga: Optimalisasi Dana Sawit dalam Upaya Mengurangi Deforestasi

HCV merupakan nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural yang memiliki signifikansi luar biasa atau peranan yang sangat penting. Pengembangan HVC adalah bagian dari konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati terutama di luar kawasan konservasi, sebagai sebuah upaya untuk mengurangi deforestasi.

Dalam kajian ini dijelaskan bahwa para pengelola area HCV baik pengelola tunggal ataupun kolaboratif adalah penerima insentif. Mereka dapat terdiri atas pemegang hak, pemegang izin, unit pelaksana teknis daerah (UPTD), instansi yang berwenang di bidang pertanahan; dan/atau pengelola lain yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Insentif Regulasi

Insentif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur status area HCV diyakini dapat mendorong pelaku usaha perkebunan sawit untuk menerapkan HCV secara luas. Untuk itu, regulasi  terkait perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) perlu segera dikeluarkan, selain melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hal lain yang dibutuhkan adalah penguatan peraturan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mendorong pengelolaan area HCV dan meningkatkan keberterimaan ISPO di pasar internasional. Ini sejalan dengan hasil kajian UNEP (2016) yang  merekomendasikan perlunya insentif regulasi untuk memperkuat perlidungan dan pengelolaan HCV di areal penggunaan lain (APL).

Insentif Fiskal

Insentif fiskal yang dapat diberikan kepada pelaku usaha antara lain dalam bentuk keringanan Pajak Bumi Bangunan (PBB), peningkatan alokasi dana alokasi khusus (DAK) kehutanan dan lingkungan hidup bagi daerah yang mengembangkan HCV, pemanfaatan dana lingkungan hidup dan dana REDD+, dana kemitraan, penerapan harga premium dan penciptaan pasar bagi para pengelola area HCV.  Pemberian keringanan pembayaran PBB perlu dipertimbangkan karena selama ini ketentuan yang berlaku bahwa semua wilayah HGU perusahaan dikenakan tarif PBB yang sama. Bagi area HCV, ini menimbulkan disinsentif, karena area tersebut bukan area produktif. Keringanan PBB perlu diberikan sehingga tarifnya tidak sama dengan tarif PBB lahan produktif. Insentif keringanan PBB tersebut akan memotivasi pelaku usaha untuk memelihara area HCV di wilayah izin konsesinya. 

Insentif Kelembagaan

Pada aspek kelembagaan, insentif yang dapat dirumuskan adalah pemberian prioritas dan kemudahan dalam proses peminjaman modal ke lembaga jasa keuangan. Insentif tersebut diberikan kepada pelaku usaha yang mengelola dan melindungi HCV sesuai dengan standar. Seiring dengan berjalannya program keuangan berkelanjutan yang didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka lembaga-lembaga jasa keuangan ikut berkomitmen dalam mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim, dengan cara memasukan prinsip-prinsip pengelolaan risiko, mencegah, dan menghindari dampak negatif lingkungan ke dalam pertimbangan pemberian kredit. Insentif lainnya yang diusulkan adalah pemberian skor yang tinggi untuk perusahaan dalam penilaian kinerja perusahaan dalam menjaga lingkungan atau dalam program PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Pemerintah saat ini juga telah berupaya untuk menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan melalui serangkaian kebijakan. Salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah dengan mematangkan konsep perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), dimana saat ini sedang dalam proses penyusunan peraturan pemerintah terkait perlindungan KEE. Dijelaskan bahwa KEE adalah kawasan bernilai ekosistem penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun  2014, dari luas total 67 juta ha APL yang berada di luar kawasan hutan, sebesar 11,4 %  atau seluas 7,6 juta ha memiliki  tutupan hutan. Selain untuk dikembangkan sebagai areal perkebunan beserta sarana dan prasarana pendukung, di dalam APL juga terdapat areal-areal HCV yang mempunyai nilai tinggi dari sisi konservasi dan sosial. 

Melindungi HCV pada kawasan-kawasan yang diarahkan untuk berbagai kepentingan pembangunan merupakan langkah yang penting. Ini mengingat semakin meningkatnya ancaman dampak lingkungan akibatnya berkurangnya areal-areal yang menyokong fungsi lindung, ekosistem, jasa lingkungan, sosial, dan budaya. Namun demikian, pengelolaan HCV dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks. Oleh Karena itu, kehadiran opsi-opsi kebijakan yang dapat memotivasi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang saat ini ada untuk mengelola dan melindungi HVC sangat dibutuhkan.*(FN)