Dientry oleh Rizda - 11 April, 2017 - 30373 klik
E-Kinerja: Tulis Apa yang Dikerjakan, Kerjakan Apa yang Ditulis

B2P2BPTH (Yogyakarta, 04/2017)_Ke depan, proses kepegawaian tidak konvensial lagi, melainkan serba otomatis dan digital. Untuk mengukur kinerja pegawai, mulai semester pertama tahun 2017 ini akan mulai diterapkan e-kinerja. Aplikasi e-kinerja ini mencatat atau mendokumentasikan kegiatan seluruh pegawai saat menjalankan tugas dan membantu memonitor serta mengukur kinerja pegawai.

“Oleh karena itu, agar kegiatan terdokumentasi dengan baik maka tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis,” kata Priyo Kusumedi, S.Hut, MP, Kepala Bagian Umum Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (B2P2BPTH) saat membuka Sosialisasi E-kinerja, Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), Proses Pensiun Otomatis (PPO) dan cara unggah data SIMPEG di Yogyakarta, Senin (27/02).

Menurut Priyo, selain menilai kinerja pegawai, aplikasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen pendukung bagi pimpinan dalam mengambil keputusan terkait kinerja pegawai, unit dan satuan kerja serta mampu menampilkan perkembangan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) tahunan.

Dengan adanya penerapan e-kinerja, Priyo berharap ASN mengetahui apa yang dikerjakan setiap hari, dan tercatat dalam aplikasi; ASN melakukan kegiatan yang tertata dan sesuai dengan kebutuhan organisasi; pekerjaan pada suatu organisasi akan dikerjakan secara merata oleh seluruh PNS; dan pimpinan dapat memonitor kinerja ASN bawahannya; serta beban pekerjaan organisasi akan terlihat dengan jelas.

Selain itu, dengan kegiatan sosialisasi ini akan membantu kepada para Bapak dan Ibu mengetahui apa itu E-Kinerja, apa itu Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Proses Pensiun Otomatis (PPO) dan bagaimana menyusun SKP yang baik dan benar serta cara unggah data kepegawaian di SIMPEG,” harap Priyo.

Pada sesi paparan tentang SKP dan e-kinerja, Heri Suprayitno, staf Biro Kepegawaian dan Organisasi menjelaskan, dalam penyusunan SKP, bahan yang diperlukan adalah Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, DIPA/RKA-KL. Sedangkan untuk jabatan fungsional peneliti yang perlu diperhatikan adalah penilaian angka kridit dan Peraturan dari Kepala LIPI.

“Dalam menyusun SKP, harus mempunyai kriteria jelas dapat diukur, relevan, dapat dicapai, dan harus mempunyai target waktu,” kata Heri.

Heri mengingatkan, penyusunan SKP yang baik dan benar dilakukan dengan cara metode cascading atau dijabarkan dari tugas yang paling tinggi pada satker masing-masing sampai dengan staf yang terendah.

Pada kesempatan ini, para peserta diajak untuk mempraktekkan langsung bagaimana cara-cara menginput SKP elektronik agar bisa terisi dengan baik dan benar pada aplikasi e-kinerja. Aplikasi berbasis online ini sangat membutuhkan koneksi internet baik.

Terkait ini, juga disampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) berencana akan memberlakukan KPO mulai Oktober 2017 dan Desember untuk PPO. “Agar pelaksanaan KPO dan PPO tidak menemui kendala maka setiap pegawai hatus mengunggah data kepegawaiannya di dalam SIMPEG secara benar dan valid,” jelas Priyo.

Selaras dengan itu, Gaga Bhakta D., S.Sos, M.Hum, Kepala Sub Bagian Data Informasi Kepegawaian mengingatkan bahwa data yang diunggah di Sistim Imformasi Kepegawaian (SIMPEG) harus lengkap dan akurat karena sangat membantu dalam pelaksanaan proses KPO dan PPO yang akan bermanfaat bagi pegawai itu sendiri.

“Beberapa terobosan sedang diupayakan oleh era sekarang di Biro Kepegawaian untuk mempercepat suatu proses dan dalam rangka good governance. Salah satunya akan menerapkan KPO dan PPO dalam waktu dekat,” kata Gaga.

Selain itu Gaga menjelaskan, saat ini administrasi persuratan yang sifatnya bukan rahasia akan langsung ditayangkan di website. Ini sebagai bentuk transparansi administrasi dan percepatan tindak lanjut, sehingga tidak alasan kalau surat masih di Eselon I atau pun belum sampai di UPT.

“Harapan kami, pada era sekarang, layanan kepegawaian lebih baik dari era sebelumnya,” tegas Gaga.

Sosialiasi selama dua hari, 27 – 28 Februari ini diikuti seluruh pegawai BBPPBPTH, perwakilan dari UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di DIY diantaranya Taman Nasional Gunung Merapi, BPDAS Serayu Opak Progo, Balai KSDA Yogyakarta, BPKH Wilayah XI Yogyakarta masing-masing mengirimkan 2 orang pegawai yang mengelola kepegawaian.

Latar belakang dibuatnya aplikasi e-kinerja yaitu adanya UU ASN No. 5 tahun 2014, pasal 80 ayat 3 bahwa tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja. Tunjangan kinerja di Lingkungan KLHK diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap hari, setiap bulan yang dituangkan dalam aplikasi berbasis web yaitu e-kinerja.***EDW

Materi pemaparan terkait:

 

Penulis : Edy Wibowo