Enam langkah baru Kementerian LHK terkait Program PEN, yaitu 1) Pergeseran tenaga kerja kontraktor menjadi tenaga kerja masyarakat; 2) Pergeseran alokasi belanja anggaran negara kepada kontraktor menjadi kepada kelompok masyarakat; 3) Inisiatif baru integrasi pelaksanaan kerja antar unit kerja (integrated working & team); 4) Pendekatan baru pengendalian dan pengawasan berbasis pendampingan harian dan pembukaan konsultasi (preventing approach); 5) Sistem monitoring kerja realtime, digital, dan terintegrasi; serta 6) Pergeseran sistem pembayaran langsung dari Kementerian Keuangan kepada masyarakat pelaksana (account to account).

Sejarah mencatat, konflik kehutanan terjadi sudah cukup lama, tersebar di hampir semua wilayah hutan dan sebagian belum menemukan resolusinya. Itu artinya, konflik masih terus berlanjut walaupun terkadang tidak muncul ke permukaan. Konflik kehutanan menyebabkan pengelolaan hutan tidak dapat dilakukan sesuai rencana yang disusun. Banyak kerugian harus ditanggung oleh pihak yang berkonflik karena kegagalan dalam menemukan kompromi penyelesaian.

Beragam konflik yang terjadi di sektor kehutanan dengan berbagai penyebab dan aktor yang terlibat, menarik untuk dipelajari. Hal tersebut karena setiap konflik memiliki keunikan seperti keterkaitan konflik dengan sejarah penguasaan lahan, banyaknya pihak yang terlibat konflik, menonjolnya perbedaan status antara pihak yang kuat dan yang lemah, sering tidak muncul ke permukaan (laten), serta sangat sulit diselesaikan karena terjadi di tempat yang terpencil.

Buku “Meretas Jalan Konflik Kehutanan” berusaha memberikan gambaran konflik yang terjadi di sektor kehutanan di Indonesia dengan harapan dapat dijadikan pembelajaran untuk penyelesaiannya. Buku ini mencoba mendeskripsikan konflik berdasarkan aktor yang terlibat, yaitu: konflik antara pemerintah dengan masyarakat, konflik perusahaan dengan masyarakat, konflik perusahaan dengan perusahaan, konflik antara masyarakat dengan masyarakat, dan konflik antarinstitusi pemerintah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat beserta jajarannya yang telah memberikan input data, menerima tim untuk berkonsultasi dan memberikan masukan saat isi buku dipresentasikan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Disadari buku ini memiliki banyak kekurangan, karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang membangun sangat diperlukan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Bogor, Februari 2020
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc.
NIP 19630216 199003 1 001

Kawasan konservasi di Indonesia dikelilingi oleh ±6.381 desa definitif yang di dalamnya terdapat sekitar 134 komunitas adat, sehingga pengelolaannya harus melibatkan masyarakat di sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi dinilai banyak pihak memiliki tantangan yang lebih berat dibanding pemberdayaan di kawasan hutan lainnya. Salah satu sebabnya adalah hutan konservasi memiliki aturan main yang lebih ketat, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap hutan.  Kondisi wilayah juga menyumbang kompleksitas masalah, karena lebih dari 90% hutan konservasi berada di daerah terpencil yang sulit dari akses jalan dan sarana komunikasi.

Dalam perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Buku ini secara ringkas merangkai poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan hutan konservasi, mulai dari kebijakan yang ada, tantangan yang dihadari, konflik, pembelajaran dari negara lain dan success story pemberdayaan yang berhasil.  Ketatnya aturan pengelolaan di hutan konservasi mengharuskan pemerintah merumuskan skema dan model pemberdayaan masyarakat yang berbeda dengan kawasan hutan lainnya. Pemahaman yang baik terhadap penghidupan masyarakat, dukungan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal, peningkatan kapasitas, suntikan modal produktif dan menyediaan pasar menjadi kunci sukses pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar dan di dalam hutan sudah berjalan cukup lama. Proses pemberdayaan tersebut dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan yang lebih akuntabel, partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Evaluasi adalah bagian penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, tidak terkecuali pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan. Evaluasi menjadi feedback untuk perbaikan program di tahun berikutnya.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih menjadi masalah yang hampir setiap tahun terjadi, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dampak dari kebakaran tersebut sudah sangat dirasakan oleh berbagai pihak dan telah menyebabkan kerugian yang sangat besar hampir di semua aspek, baik ekonomi, ekologi, dan sosial. Bahkan dampak tersebut juga telah memasuki ranah politik dan hubungan internasional, berkenaan dengan bencana asap yang melewati batas wilayah negara.

Hingga saat ini belum ada perangkat (instrumen) yang mampu mengukur tingkat kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Buku “Desa Siaga Api: Kriteria dan Indikator” hadir mengisi kekosongan tersebut. Instrumen ini disusun berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan tim peneliti P3SEKPI selama 2,5 tahun sejak 2017 di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Buku “Cadangan Karbon Hutan Kalimantan Timur” ini memberikan informasi nilai cadangan karbon secara detail, yang diperoleh dengan menggunakan faktor emisi yang dihitung pada berbagai tipe tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 ini hadir sebagai salah satu sumber informasi untuk lebih mengenal hutan. Memuat berbagai aspek secara ringkas, buku ini dapat menjadi panduan bagi para rimbawan dan siapa saja yang memerlukan informasi konseptual dan praktis tentang hutan dan kehutanan Indonesia.

Salam Konservasi,

Bulan Desember identik dengan perayaan Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember. Hari ibu merupakan peringatan terhadap peran ibu dalam keluarga, baik untuk suami, anak-anak maupun lingkungan sosialnya, termasuk tempat dirinya maupun suaminya bekerja. Ya, ibu-ibu dari keluarga besar Balitek KSDA turut berperan aktif dalam Dharma Wanita Persatuan Balitek KSDA dan secara khusus menyajikan karya tulisnya dalam keseluruhan edisi kali ini.

Salam Konservasi,

Ulin (Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn) merupakan salah satu jenis flora hutan tropis asli Indonesia yang tersebar di Sumatera bagian Timur dan Selatan, Bangka Belitung dan hampir seluruh wilayah Kalimantan. Karena kekuatannya, kayu ulin selalu menjadi primadona dibandingkan dengan jenis kayu lain dalam berbagai kepentingan konstruksi di darat maupun di air. Bagaimanakah upaya konservasi Ulin di Indonesia? Tulisan mengenai Ulin yang disampaikan Mira Kumala Ningsih dkk. menjadi Tajuk Utama Majalah Swara Samboja edisi ini dalam artikel berjudul Ulin Fenomenal, Pertumbuhan dan Pemanfaatannya di Indonesia.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI) 2020–2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024. Renstra KLHK ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, sedangkan Renstra BLI ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Inovasi. Renstra BLI Tahun 2020–2024 disusun berdasarkan arahan Renstra KLHK 2020–2024, hasil evaluasi Renstra BLI periode 2015–2019 dengan berbagai capaian yang telah dicapai selama 5 tahun, dan kondisi terkini kebutuhan dukungan IPTEK bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Renstra ini akan menjadi panduan dan acuan kerja bagi satuan kerja lingkup BLI dalam perencanaan kegiatan litbang dalam masa lima tahun dari tahun 2020 sampai 2024 yang mengacu juga pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan beorientasi pada kemanfaatan iptek bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan Renstra BLI Tahun 2020-2024 ini.

Akhirnya, saya berharap agar Renstra ini dapat menjadi landasan dan titik tolak menuju terwujudnya Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lebih tangguh, kredibel, dan akuntabel dalam menghasilkan IPTEK Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkini, unggul, dan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan dan hutan serta kesejahteraan masyarakat.

Kepala Badan,      

ttd.              

Dr. Agus Justianto