Dientry oleh Risda Hutagalung - 18 November, 2020 - 54 klik
Padat Karya Penanaman Mangrove : Langkah Extra Ordinary yang Pulihkan Lingkungan Sekaligus Perekonomian Masyarakat

Kunjungan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lhk) pada tanggal 11-14 November 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka monitoring pelaksanaan program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) menemukan respon positif dari masyarakat setempat, tepatnya di Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Masyarakat Desa Cendi Manik mengaku senang karea program PKPM ini sangat meningkatkan daya beli dan  membantu perekonomian masyarakat desa tersebut. Selain merupakan program yang menjadi bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), PKPM juga mengembalikan ekosistem mangrove.

"Masyarakat sangat senang dengan adanya program PKPM ini. Harapannya program PKPM dapat dilakukan secara terus menerus atau secara berkelanjutan. Melihat dampak ekonomi yang besar, masyarakat berbondong-bondong ingin mendaftar jadi penanam mangrove. Kami akhirnya menyeleksi berdasarkan tingkat ekonomi. Kami utamakan yang belum punya pekerjaan," kata Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bagek Kembar, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Agus Alwi, ketika menerima kujungan Tenaga Ahli Menteri LHK. Tenaga Ahli Menteri ini diwakili oleh Anang Sudarna, Taruna, Ariyanto, Nisfiannoor, dan Rivani, serta didampingi dari Sekretariat Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL).

Agus menambahkan bahwa awalnya ada 10 anggota inti pokdarwis yang terlibat penanaman mangrove. Kemudian dibantu 134 orang yang berasal dari Desa Cendi Manik yang merupakan ibu rumah tangga, nelayan, pedagang makanan, dan banyak pula yang sebelumnya belum punya pekerjaan. Agus dan masyarakat sekitar merasa memiliki program ini. Bagi mereka ini menjadi pekerjaan rumah besar, karena Desa Cendi Manik mengandalkan kepiting sebagai icon wisata kuliner.

’’Sebelum ada mangrove jarang sekali ada kepiting. Tapi sejak ada mangrove, banyak sekali kepiting sehingga kegiatan ini tidak hanya berhenti pada menanam mangrove, namun juga merawatnya, sebab manfaat mangrove ini akan kembali ke masyarakat," ungkapnya. Agus berharap mangrove ini juga dapat menunjang promosi ekowisata yang menarik dengan prinsip 3E yaitu ekologi, ekonomi, dan edukasi dengan dilengkapi sarana dan prasarana memadai layaknya sebuah tempat wisata.

Selain berdialog dengan masyarakat dan peninjauan mangrove di Desa Cendi Manik, Lombok Barat, para Tenaga Ahli Menteri LHK juga meninjau dan menanam mangrove di Desa Seriwei, Kecamatan Jero Waru, Lombok Timur. Sebagaimana di Lombok Barat, masyarakat di Lombok Timur juga mengapresiasi program PKPM ini.

’’Alhamdulillah masyarakat senang. Sejak ada program padat karya penanaman mangrove jadi bisa beli beras karena upah penanaman mangrove sudah diterima melalui rekening masing-masing. Tidak ada potongan sedikit pun. Disamping itu, mangrove ini besar sekali manfaatnya yaitu pesisir tidak terkikis air laut dan banyak kepiting dan ikan bisa bertelur,’’ kata Ketua Kelompok Pade Maju, Haenudin.
Saat ini, Haenudin dan warga Desa Serewei menanam 20 ribu mangrove. Penanaman ini melibatkan 169 orang dari Desa Seriwei, Kecamatan Jero Waru, Kabupaten Lombok Timur yang sangat antusias dalan menanam mangrove. Bukan hanya karena mendapatkan upah, tetapi juga dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat.

Tenaga Ahli Menteri LHK, Ariyanto, mengungkapkan bahwa program PKPM ini membuktikan bahwa negara hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan masyarakat yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat Konstitusi.

’’Negara akan terus hadir. Tidak hanya berhenti pada penanaman mangrove. Tapi juga persoalan lainnya di masyarakat. Saya lihat di Seriwei ini juga terjadi krisis air. Untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat harus membeli air. Satu tangki air Rp. 150 ribu. Karena itu, dalam rekomendasi nanti kita perlu menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan di masyarakat tidak hanya parsial, tapi integral. Perlu bersinergi dengan kementerian terkait,’’ kata Ariyanto dalam rapat Tenaga Ahli Menteri.

Tenaga Ahli Menteri LHK, Taruna, menyarankan perlunya penguatan kelembagaan dengan adanya pendampingan. Sebab menurutnya kelompok tani ini masih belum ada rencana-rencana ke depan. Sedangkan Tenaga Ahli Menteri LHK, Rivani, menambahkan bahwa selain masalah kelembagaan, partisipasi masyarakat harus semakin ditingkatkan dan ada perpanjangan keberlangsungan dari program ini agar masyarakat terus berpenghasilan.

Lalu, Tenaga Ahli Menteri LHK, Anang, menyarankan perlu ada peningkatan kapasitas dan pengawasan agar mangrove-mangrove yang sudah ditanam ini bisa tumbuh dengan baik. Sedangkan, Tenaga Ahli Menteri LHK, Nisfiannoor, menyarankan perlunya perhatian terhadap kemungkinan munculnya permasalahan hukum dan penguatan manajemen.
 
 
Penulis : PPID