Dientry oleh Risda Hutagalung - 11 September, 2020 - 18 klik
Pemerintah Mediasi Perselisihan Masyarakat Desa Kinipan dan Perusahaan Besar Swasta

Nomor: SP.374/HUMAS/PP/HMS.3/9/2020
Menyikapi perselisihan yang terjadi antara masyarakat Desa Kinipan dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yaitu PT. SML, Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong bersama Komisi IV DPR RI, pada Rabu (9/9/2020) mengunjungi Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Wamen Alue Dohong bersama Wakil Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi dan anggota Komisi Darori Wonodipuro dan Bambang Purwanto datang ke Lamandau untuk melihat dan mendengar langsung kondisi faktual dari semua pihak yang berselisih.
 
Setibanya di Kantor Bupati Lamandau, rombongan Wamen dan Komisi IV disambut oleh Bupati Lamandau, Hendra Lesmana yang kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama pemkab, masyarakat dan berbagai stakeholder. Masyarakat yang hadir diantaranya adalah perwakilan dari Desa Kinipan, Kecamanatan Batangkawa, masyarakat Desa Karang Teba, Kecamatan Lamandau, anggota DPRD Kabupaten Lamandau, dan masyarakat lain yang berkepentingan.
 
Wamen Alue Dohong saat memberikan arahan, menegaskan bahwa pemerintah memperhatikan dinamika permasalahan yang terjadi. “Kehadiran kami menandakan perhatian pemerintah, artinya pemerintah tidak abai dengan kasus ini, termasuk kehadiran Komisi IV DPR RI sekarang ini menunjukkan bahwa beliau-beliau ini juga concern terhadap masalah ini,” terang Wamen Alue Dohong.
 
Guna mencari solusi atas perselisihan, Wamen Alue Dohong menjelaskan kepada para hadirin bahwa Presiden Joko Widodo telah membuat sejumlah corrective action atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang ideal. Salah satunya adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat di dalam mengelola hutan di Indonesia. Hal itu juga termasuk legliasasi aset masyarakat melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) maupun Hutan Sosial. TORA yang memiliki target sebesar 4,1 juta Hektare (Ha) pelepasan kawasan hutan bertujuan untuk memastikan tanah masyarakat memiliki alas legal yang resmi. Sedangkan Hutan Sosial memiliki target sebesar 12,7 juta Ha memberikan akses legal masyarakat untuk mengelola kawasan hutan.
 
Salah satu obyek TORA adalah alokasi 20 persen dari izin pelepasan kawasan hutan yang diberikan kepada perusahaan. "Jadi 20 persen dari izin itu untuk plasma yang merupakan obyek TORA, itu adalah kewajiban bagi perusahaan," jelas Wamen Alue.
 
Wamen Alue menambahkan, kewajiban perusahaan selanjutnya adalah harus mengidentifikasi kawasan-kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi atau High Conservation Value (HCV) di lokasi izinnya. "Artinya, dari izin tersebut tidak serta-merta semuanya dibuka, jika ada hutan yang bagus, ada biodiversitas flora dan satwa endemik yang dilindungi di sana, harus di alokasikan sebagai HCV," terang Wamen Alue Dohong.
 
Berkaitan dengan perselisihan yang terjadi Desa Kinipan, Wamen Alue Dohong menerangkan bahwa pemerintah selain sebagai regulator, ketika terjadi konflik berperan sebagai dinamisator, mediator dan fasilitator. Fungsi tersebut bertujuan agar konflik tidak semakin meluas.
 
Solusi yang coba ditawarkan kepada pihak yang berselisih di Desa Kinipan adalah dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat Desa Kinipan terlebih dahulu. Jika memang maunya dijadikan hutan adat, maka ada prosedurnya. Namun harus kita dengar juga masyarakat yang menginginkan kebun plasma dari PBS yang menerima izin.
 
"Hutan Adat memang memerlukan legal formal, pengakuan hukum negara, namun kita jangan melihat hanya obyek dan subyek hutan adat dari sisi tersebut saja. Jika memang terdapat praktek-praktek tradisional dan turun-temurun di sana, itu merupakan satu kesatuan," jelas Wamen Alue Dohong.
 
"Kalau memang ada sebagian Desa Kinipan tidak mau menerima kebun plasma, dan di sana memang masih berupa hutan, dapat dijadikan sebagai hutan adat sebagai bagian dari HCV pada lokasi izin," jelas Wamen Alue Dohong. Namun Wamen Alue Dohong mengingatkan, untuk memperhatikan juga masyarakat yang memerlukan kebun plasma untuk perekonomian mereka. Secara teknis, apabila wilayah tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL), maka yang diperlukan adalah SK Bupati tentang Masyarakat Hukum Adat. Namun jika wilayahnya adalah hutan negara, maka sesuai regulasi, membutuhkan Perda (Peraturan Daerah) dan penetapan Hutan Adat oleh Menteri LHK.
 
Kemudian, Wamen juga menerangkan solusi lainnya yang mungkin dapat digunakan yaitu dengan salah satu skema dalam program Hutan Sosial. "Lokasi HP dan HPK yang ada di wilayah desa kinipan namun diluar konsesi memungkinkan untuk dijadikan Hutan Desa yang dikelola oleh masyarakat adat," terang Wamen Alue Dohong.
 
"Sebetulnya konflik ini dapat diatasi jika kita serius, namun jika persoalan ini berkepanjangan, maka akan mengganggu semua pihak, masyarakat tidak nyaman, dan perusahaan terganggu," ungkap Wamen Alue Dohong.
 
Selanjutnya, pembicaraan dan mediasi pada tingkat lebih teknis untuk mencapai kesepakatan bersama akan dilangsungkan kembali dengan melibatkan masyarakat, PBS, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, dan KLHK sendiri. (*)
__________________________
Jakarta, KLHK, 11 September 2020
 
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK
Nunu Anugrah - 081281331247
 
Website:
www.menlhk.go.id
www.ppid.menlhk.go.id
 
Youtube:
Kementerian LHK
 
Facebook:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 
Instagram:
kementerianlhk
 
Twitter:
@kementerianlhk

Sumber: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2647

 

Penulis : PPID