Dientry oleh Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan - 11 September, 2020 - 107 klik
Konvensi Rotterdam: Pro dan Kontra Paraquat Dichloride

" Konvensi Rotterdam merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatur mekanisme perdagangan bahan berbahaya beracun (B3) dan pestisida antar negara pihak atau negara penandatangan konvensi melalui prosedur persetujuan awal (Prior Inform Consent-PIC) atau persetujuan atas dasar informasi awal "

Oleh: Dewi Ratnaningsih - Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan - P3KLL

Pro dan kontra dampak negatif paraquat dichloride sebagai herbisida pengendali gulma telah menambah panjang pembahasan pencapaian konsensus untuk memasukkan paraquat dalam daftar Annex III Konvensi Rotterdam. Konvensi Rotterdam merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatur mekanisme perdagangan bahan berbahaya beracun (B3) dan pestisida antar negara pihak atau negara penandatangan konvensi melalui prosedur persetujuan awal (Prior Inform Consent-PIC) atau persetujuan atas dasar informasi awal.

Bahan berbahaya beracun termasuk pestisida yang masuk dalam lingkup Annex III, tunduk terhadap PIC yang merupakan mekanisme untuk menyosialisasikan kebijakan impor negara pihak sebagai pertimbangan dalam memutuskan, apakah akan menerima pengiriman bahan kimia yang terdapat dalam daftar Annex III Konvensi Rotterdam. PIC memfasilitasi pertukaran informasi yang berguna untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Apa itu paraquat dichloride?

Paraquat dichloride merupakan bahan kimia formulasi pestisida atau secara spesifik sebagai herbisida yang digunakan untuk pengendalian gulma tanaman di seluruh  dunia. Paraquat diproduksi dan dijual pertama kali awal tahun 1962 dengan nama dagang gramoxone.

Paraquat diklasifikasikan sebagai herbisida kontak yang dapat membunuh berbagai macam rumput tahunan dan gulma berdaun lebar. Pekerja di perkebunan atau pertanian dapat terpapar paraquat melalui inhalasi uap pestisida atau terkena melalui kulit jika fasilitas kebersihan dan peralatan pelindung diri tidak memadai.

Konvensi Rotterdam

Konvensi Rotterdam berawal dari proposal yang diajukan Burkina Faso pada tahun 2010 untuk memasukkan herbisida Gramoxone berbahan aktif paraquat dalam Annex III sebagai severely hazardous pesticide Formulation (SHPF). Chemical review Commite (CRC) juga telah mengeluarkan rekomendasi paraquat sebagai SHPF.

Pada Conference of the Parties ke-6 (COP-6) tahun 2013, paraquat dipertimbangkan masuk dalam Annex III Konvensi Rotterdam, namun pada COP-7 tahun 2015 pembahasan tidak mencapai sepakat, karena Indonesia, Guatemala dan India menolak memasukkan paraquat dalam Annex III. Demikian juga COP-8 tahun 2017, konsesus belum juga tercapai karena selain Indonesia, Guatemala dan India, negara Chile juga melakukan penolakan.

Pro dan Kontra

Pro dan kontra antar negara tentang ini masih terus terjadi. Negara yang pro menyatakan bahwa perlu perhatian khusus terhadap toksisitas dan dampak penggunaan paraquat terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Jika paraquat masuk dalam Annex III, bukan berarti paraquat dilarang, tetapi negara pihak akan mendapatkan fasilitas pertukaran informasi awal terkait perdagangan ekspor impor paraquat. Sebaliknya jika paraquat tidak masuk dalam Annex III, maka negara pihak tidak berhak mendapatkan informasi perdagangan lintas batas.

Annex III melarang semua bentuk pengangkutan bahan-bahan berbahaya kecuali dengan mematuhi peraturan dalam IMDG Code Pengemasan, pemberian tanda pemberian label, dokumentasi, pemadatan, pembatasan jumlah dan pengecualian untuk mencegah atau mengurangi dampak pencemaran yang mungkin ditimbulkan.

Studi yang dilakukan oleh US National Institute of Health menunjukkan adanya keterkaitan antara paraquat dengan penyakit parkinson yang diderita pekerja perkebunan. Menurut US Center for Disease Control and Prevention, paraquat yang tertelan dapat menyebabkan gejala pada hati, paru-paru, jantung, dan gagal ginjal hingga kematian.

Dampak yang ditimbulkan

Mengingat dampak yang ditimbulkan, maka secara internasional telah dilakukan kampanye untuk pelarangan global, namun di sebagian besar negara berkembang, paraquat masih digunakan karena harganya murah. Negara maju seperti Uni Eropa telah melarang penggunaan paraquat sejak tahun 2007, demikian juga di Amerika Serikat, paraquat hanya dapat digunakan oleh aplikator berlisensi.

Negara yang kontra atau menolak usulan dalam Annex III menyatakan bahwa formulasi paraquat masih banyak digunakan karena belum tersedia alternatif yang hemat biaya. Selain itu World Health Organization (WHO) hanya mengklasifikasikan paraquat sebagai kelas II, moderately hazardous.

CRC perlu mengumpulkan fakta ilmiah lebih lanjut karena kasus penyalahgunaan paraquat di Burkina Faso sebagai pencetus awal usulan paraquat dalam Annex III, belum tentu terjadi di negara lain. Pengkajian lebih lanjut masih diperlukan terhadap masuknya formulasi paraquat dalam Annex III.

Bagaimana posisi Indonesia terkait paraquat?

Dipandang dari sudut kesehatan dan lingkungan, tidak ada keberatan untuk memasukkan paraquat dalam Annex III, karena akan mendukung perlindungan terhadap manusia dan lingkungan. Namun, paraquat masih banyak beredar dan digunakan di Indonesia.

Pada Buku Pestisida Pertanian dan Kehutanan yang dikeluarkan tahun 2016 oleh Kementerian Pertanian (Kementan) masih tercantum sebanyak 73 nama dagang pestisida dengan bahan aktif paraquat dichloride. Hasil kajian Kementan menyatakan bahwa paraquat aman, sehingga tidak perlu masuk dalam Annex III. Hasil kajian ini diharapkan menjadi data yang kuat untuk mendukung penyataan sikap Indonesia.

COP-9 Tahun 2019

Pada COP-9 Tahun 2019, berdasarkan hasil kajian tersebut, Indonesia berhasil mempertahankan agar paraquat tidak masuk dalam Annex III. Posisi ini didukung oleh negara Chili. Sebelumnya Kementan menyampaikan hasil kajian tersebut dalam pertemuan pembahasan persiapan menghadiri COP tersebut.

Kementan menyatakan, aplikasi penggunaan paraquat dichloride pada budidaya jagung, padi, kelapa sawit tidak berpengaruh nyata terhadap sifat fisika dan kimia tanah, jumlah spesies, indeks dominansi dan keanekaragaman spesies arthopoda tanah, komunitas fungi dan bakteri tanah. Disampaikan juga bahwa hasil analisis residu tidak berdampak signifikan atau masih aman digunakan sepanjang penggunaan sesuai izin dan rekomendasi penggunaan.

Hasil COP-9 tahun 2019, Presiden Konvensi Rotterdam memutuskan bahwa pembahasan masuknya paraquat dichloride dalam Annex III ditunda kembali sampai COP 10 tahun 2021 yang akan diselenggarakan di Nairobi, Kenya. Terkait dengan kualitas lingkungan, laboratorium lingkungan diperlukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap keberadaan residu paraquat di lingkungan baik di air, udara, sedimen maupun di tanah.

Residu pencemar yang sampai ke lingkungan pada umumnya sudah berada pada level yang sangat rendah baik dalam level part/billion (ppb) atau bahkan part/trillion (ppt) sehingga untuk mendeteksi pencemar di lingkungan diperlukan instrumen dengan kemampuan deteksi yang tinggi agar dapat memantau residu pencemar tersebut. Metode pengambilan sampel dan pengujian serta peralatan yang tepat diperlukan untuk mendapatkan data hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang representatif dan valid diharapkan dapat menambah keterwakilan data yang dapat digunakan untuk memperkuat dukungan terhadap penentuan sikap Indonesia dalam pembahasan posisi paraquat di COP 10 mendatang. Masuk atau tidaknya paraquat dalam Konvensi Rotterdam, tidak menghalangi pentingnya kesadaran bahwa penggunaan berbagai bahan kimia mempunyai dampak yang perlu mendapat perhatian.***

Penulis : Dewi Ratnaningsih
Editor : Risda Hutagalung