Dientry oleh B2P2EHD Samarinda - 29 July, 2020 - 185 klik
Dikerjasamakan, Sebagian Areal KHDTK Labanan akan Jadi Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Orangutan

" Selaku pengelola KHDTK Labanan, B2P2EHD akan menyediakan lahan seluas 5 Ha di areal tersebut sebagai lokasi kerja sama. Lokasi tersebut akan dijadikan sebagai pusat penyelamatan dan rehabilitasi orangutan serta sarana dan prasarana pendukungnya "

[FORDA] _Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK terus mendukung upaya penyelamatan orangutan yang dilakukan berbagai pihak. Salah satunya tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang “Penyediaan Areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan sebagai Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Orangutan serta Sarana Prasarana untuk Mendukung Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Ekosistem Hutan Dipterokarpa” yang telah ditandatangani di Bogor, Rabu (22/7/2020) lalu.

Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK, Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Litbang Ekosistem Hutan Dipterokarpa (B2P2EHD) dengan Ketua Perkumpulan Pusat Perlindungan Orangutan, Daniek Hendarto Sulistyo atas nama Pusat Perlindungan Orangutan (COP).

Selaku pengelola KHDTK Labanan, B2P2EHD akan menyediakan lahan seluas 5 Ha di areal tersebut sebagai lokasi kerja sama. Secara administratif, lahan tersebut berada di Desa Merasak, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi tersebut akan dijadikan sebagai pusat penyelamatan dan rehabilitasi orangutan serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Dalam sambutannya, Sekretaris BLI, Sylvana menekankan bahwa kerja sama dengan COP harus membawa dampak yang positif terhadap kedua belah pihak. “Semua kewajiban yang sudah tertuang dalam RKT sejak tahun 2014 harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum RKT/KAK 2020 dan 2021 disusun dan ditandatangani,” ujar Sylvana.

Untuk itu Sylvana meminta RKT segera disusun dan ditandatangani dalam kurun waktu tiga bulan sejak PKS ditandatangani. Kalau dalam kurun waktu tersebut RKT tidak ditandatangani maka PKS dinyatakan batal dengan sendirinya sesuai dengan pasal 8 ayat (2). Terkait itu pihak COP diminta lebih pro-aktif dalam kerja sama ini.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan PKS ini, akan disusun Kerangka Acuan Kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kerja sama yang memuat deskripsi rinci dari masing-masing program, termasuk di dalamnya tujuan, kegiatan, keluaran, jadwal pendanaan dan pihak- pihak yang terlibat dan bertanggung jawab.

Sebagai informasi, PKS yang berlaku selama lima tahun ini merupakan perpanjangan kerja sama sebelumnya yang telah berakhir pada tahun 2019 lalu. Ini sebagai tindak lanjut surat permohonan perpanjangan penjanjian kerja sama oleh Pusat Penyelamatan Orangutan COP Borneo Mei 2019 kepada BLI KLHK.***

Penulis : Khairiyah/AMS
Editor : Risda Hutagalung