Dientry oleh BP2LHK Banjarbaru - 30 July, 2020 - 159 klik
Strategi Tepat Pencegahan Karhutla di Era Covid-19

" Strategi ‘menambal genting’ yang bocor, artinya memperbaiki karakter manusia pengguna api di lahan adalah strategi yang sesungguhnya tepat untuk diterapkan "

Oleh: Prof. Riset. Dr. Drs. Acep Akbar,  M.P - Peneliti Bidang Kebakaran Hutan di BP2LHK Banjarbaru

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari sejak tahun 1982/1983 di Kalimantan Timur hingga saat ini tahun 2020 belum juga berakhir. Bahkan ada kecenderungan terciptanya Aturan Api (fire regime) baru dengan periode setiap 1-2 tahun. Data menunjukkan bahwa secara alami, semua ekosistem di dunia biosphere ini terbentuk akibat berlangsungnya kebakaran alami. Asal api yang memberi ciri khas kepada suatu ekosistem, itulah yang disebut fire regime.

Jika kita analisis, tampak bahwa secara umum tidak ada yang kurang dari aspek teknologi dan kelembagaan pengelolaan karhutla di Indonesia. Lalu mengapa kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi, terutama di enam wilayah provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Bahkan sejak tahun 2015 telah muncul pulau pendatang baru penghasil hotspot yang cukup besar yaitu Papua dan Sulawesi.

Ketika pandemi Covid-19 muncul, segala permasalahan selalu dihubungkan dengan ancaman dan upaya penanggulangannya. Adakah hubungan penanggulangan karhutla dengan wabah pandemi covid-19? mari kita lihat aspek-aspeknya.

 

Aspek Penyebab Karhutla dan Kaitannya dengan Wabah Covid-19

Jika kita melihat penyebab rutin timbulnya karhutla, kita dapat mengelompokkan faktor penyebab tersebut menjadi dua yaitu penyulut/pemicu (trigger) yakni manusia pengguna api di lahan, dan faktor pendukung terjadinya karhutla baik bersifat alami maupun akibat ulah manusia (anthropogenik).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa profil manusia pengguna api yang sering menimbulkan kebakaran akibat kelalaiannya dalam membakar lahan yaitu: Peladang berpindah; Pemancing ikan dan pencari madu, rotan, kayu dan hasil hutan bukan kayu lainnya; Pemburu hewan liar di hutan; Anggota regu camping ground yang memasak sembarangan; Peternak hewan sistem lepas; Pembakar sampah pertanian termasuk jerami padi pasca panen; Pembakar sampah domestik di sekitar hutan; dan Pelaku land clearing dari korporasi yang tidak menaati aturan.

Adopsi-adopsi terhadap teknologi pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) oleh masyarakat menengah ke bawah masih sangat rendah. Padahal belakangan ini pemerintah telah mulai menyediakan program pemberian bantuan herbisida dan bibit-bibit tanaman tahunan dan musiman melalui sektor-sektor atau lembaga-lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penggunaan lahan.

Para pengguna api lahan ini umumnya berada di areal sekitar hutan dan bukan masyarakat kota. Masyarakat kota yang ikut andil sebagai pemicu pembakaran, umumnya adalah pelaku usaha yang menggunakan penduduk lokal di sekitar hutan untuk melakukan pembakaran land clearing pada perusahaan hutan tanaman atau perkebunan dan pembakaran lahan tidur. Dengan keberadaan pengguna api yang jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan kota, maka timbulnya wabah pandemi Covid-19 tidak begitu berpengaruh terhadap aktivitas para pengguna api di desa.

Wabah covid-19 lebih berpengaruh terhadap tindakan pengendalian oleh satuan-satuan tugas pengendalian kebakaran, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, akibat kekurangan dana operasional pengendalian yang sebagian dialihkan kepada penanganan Covid-19.

Selain manusia, juga ada pemicu alami yang dapat menyebabkan kebakaran seperti: halilintar yang menghasilkan kilatan api yang dapat menghanguskan pohon kelapa yang tinggi, dan lahar gunung berapi yang masih menyala dan menyebar ke areal berbahan bakar halus ketika gunung meletus. Proses pembakaran spontan (spontaneous combustion) dari batubara berkelas rendah kalori jika tidak disekat dengan sekat bakar kuning berupa jalur sekat pada lahan yang bebas bahan bakar rumput, juga salah satu pemicu alami.

Kebakaran juga bisa dipicu oleh faktor-faktor pendukung seperti gejala alam El Nino penyebab kemarau panjang, dan degradasi hutan dan lahan yang mengakibatkan terbukanya sinar matahari dan pemanasan bahan bakar mudah terjadi. Alokasi penggunaan lahan yang tidak tepat, serta penguasaan lahan perorangan di masyarakat sekitar hutan yang terlalu luas sehingga tidak mampu dikontrol, juga bisa jadi pemicu.

Kebakaran juga bisa dipicu konversi lahan hutan yang sering menyebabkan adanya tindakan land clearing dengan pembakaran. Terjadinya perubahan karakteristik kependudukan yang meninggalkan kearifan lokal dalam disiplin melakukan pembakaran terkendali (prescribe burning) juga salah satu pemicu.

 

Aspek Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla dengan Teknologi

Saat ini teknologi-teknologi tinggi (high tecknology) yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah berkembang cukup pesat. Perkembangan teknologi tersebut sangat terdukung oleh teknologi informasi yang semakin canggih. Semua teknologi yang digunakan merupakan kebijakan pemerintah melalui Intruksi Presiden RI nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan saat ini.

Sinergi Para Pihak

Walaupun dana pengendalian kebakaran yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah berkurang akibat pengalihan dana untuk penanggulangan wabah Covid-19, tetapi KLHK tetap mendanai modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan, dan akan berlanjut ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada tahun 2020.

Teknologi modifikasi cuaca (TMC) tersebut berhasil memicu turunnya hujan pada musim kemarau. Dengan melemparkan air dari sungai dan cadangan-cadangan air lainnya ke pusat-pusat api di areal kebakaran, Teknologi Water Bombing (pengeboman air dari udara) menjadi langkah selanjutnya ketika TMC tidak lagi berhasil menurunkan hujan di musim kering.

Peramalan cuaca oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga sangat membantu pencegahan dan penanggulangan karhutla. Secara nasional, cuaca di Indonesia telah dapat diprediksi setiap hari, setiap bulan dan setiap tahunnya.

Teknologi deteksi dini kebakaran menggunakan Teknologi Hotspot (titik panas) oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah berhasil memetakan secara real time kondisi titik-titik panas sebagai indikator terjadinya kebakaran. Deteksi melalui satelit ini telah menjangkau semua pulau di Indonesia. Kini teknologi hotspot telah berkembang dari penggunaan citra satelit beresolusi tinggi oleh satellite NOAA-AVHR menjadi citra satelit beresolusi sedang dengan menggunakan satellite Terra dan Aqua dengan sensor Modis sehingga deteksi titik panas semakin detail.

 

Strategi Mencegah Terjadinya Kebakaran

Meskipun pencegahan kebakaran di Indonesia telah menggunakan teknologi canggih, tetapi penerapannya masih seperti strategi pasang ember ketika rumah bocor, bukan strategi memperbaiki atau menambal genting sebagai penyebab bocornya rumah akibat air hujan.

Sebagai contoh, teknologi modifikasi cuaca. Walaupun teknologi ini cukup canggih dengan biaya yang mahal, tetapi memiliki banyak kelemahan. Awan positif (cumulus) yang mengandung air tidak selalu tersedia untuk disemai dengan CCN (cloud condensation nuclei). Ketersediaan awan hanya ditentukan oleh kalender alami musim basah di Benua Asia dan musim kering di Benua Australia.

Pada bulan Juli hingga Oktober umumnya awan positif tidak tersedia. Disaat inilah teknologi modifikasi cuaca tidak bisa dijalankan sehingga musim kering tetap berlangsung. Terlebih lagi adanya gejala alam El-Nino sering menyebabkan musim kering yang lebih panjang dari biasanya.

Beruntung, saat ini menurut ramalan cuaca dari BMKG bahwa hingga bulan Juli 2020 ini masih tersedia awan cumulus untuk distimulir menjadi hujan sehingga upaya melembabkan bahan bakar organik hutan dan lahan dapat berhasil. Istilah ini sering disebut kemarau basah. Bagaimana dengan nasib ketersediaan awan di bulan Agustus, September, dan Oktober? Kita hanya bisa berdoa semoga kemarau basah yang sering disebut gejala alam La-Nina bisa terjadi di tahun 2020 ini sehingga musim Karhutla tidak terjadi.

 

Strategi yang Tepat

Kendatipun berbagai teknologi canggih dapat diterapkan untuk mengantisipasi karhutla, jika penyulut api di lahan-lahan dan hutan tetap berlangsung, maka titik-titik api akan tetap bermunculan yang menghasilkan api-api liar baru menjadi kebakaran yang luas. Adanya peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 32 tahun 2016, yang mengarah ke pengendalian kebakaran berbasis masyarakat dengan membentuk Masyarakat Peduli Api di desa-desa, masih perlu ditindaklanjuti dengan implementasi pendataan penduduk pengguna api di lahan di setiap desa di Indonesia diikuti implementasi rekayasa sosial menuju mata pencaharian ramah lingkungan.

Strategi ‘menambal genting’ yang bocor, artinya memperbaiki karakter manusia pengguna api di lahan adalah strategi yang sesungguhnya tepat untuk diterapkan. Implementasinya adalah semua pengguna api, diantaranya peladang tradisional, peternak sistem lepas, pemancing dan khusus di lahan gambut, pemancing ikan dan pencari ikan di Beje di Indonesia didata di setiap desa, terutama di enam provinsi utama penghasil titik panas. Pembinaan perlu dilakukan kepada mereka.

Bagi para petani tradisional, bantuan untuk pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) berupa keperluan intensifikasi pertanian seperti herbisida, pupuk dan bibit unggul, perlu difasilitasi terus-menerus, baik oleh pemerintah maupun pihak korporasi. Kepada pemburu, peternak dan pemancing/pencari ikan, proyek-proyek pemerintah yang bersifat alternatif mata pencaharian tidak menggunakan api, sangat diperlukan dan dilakukan secara berkesinambungan.

Bentuk-bentuk fasilitasi yang dapat dilakukan adalah berupa pelatihan-pelatihan berbagai macam mata pencaharian yang ramah lingkungan seperti beternak lebah madu, pertanian intensif, budidaya jamur merang, beternak burung wallet, domestikasi beje menjadi di sekitar rumah dan lain-lain. Yang terpenting adalah bagaimana merekayasa sosial manusia pengguna api di desa-desa dari pengguna api menjadi pencegah dan pemadam api liar (wild fire) secara dini.

Perusahaan-perusahaan yang masih melakukan pelanggaran dengan melakukan land clearing menggunakan api perlu terus diberikan sanksi penegakan hukum (low enforcement) yang memberikan efek jera agar penyulut api dari pihak korporasi dapat segera dihilangkan. Uji kepatuhan bagi korporasi dengan mengecek organisasi Satgasdalkarhut, sarana prasarana kebakaran, sistem peringatan dini (early warning system) dan kalender musim kegiatan yang dimiliki di setiap unit kelolanya perlu terus dilakukan.***

Penulis : Prof. Riset. Dr. Drs. Acep Akbar, M.P
Editor : Risda Hutagalung