Dientry oleh Risda Hutagalung - 22 May, 2020 - 19 klik
Perkuat Resort KPH, Solusi Permanen Cegah Karhutla

Nomor: SP. 211/HUMAS/PP/HMS.3/5/2020
Guna mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar rapat virtual bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pemangku kepentingan, Rabu (20/05/2020). Dalam kesempatan kali ini, berdasarkan hasil evaluasi kejadian karhutla 5 tahun terakhir, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyampaikan desain implementasi resor (Resort Based Management) KPH sebagai solusi permanen pencegahan dan penanganan karhutla.
 
“Resort Based Management yaitu perlunya unit tapak dan kehadiran petugas di lapangan, dan unit ini merupakan perpanjangan tangan dari KPH”, ucap Bambang Hendroyono dalam rapat via video conference yang diikuti Danrem 101 Antasari, Kapolda Kalsel, Danlanud Syamsudinor, Walikota/Bupati se-Kalsel, OPD Provinsi Kalimantan Selatan, KPH dan UPT KLHK se-Kalsel serta pimpinan asosiasi kehutanan APHI dan perkebunan GAPKI.
 
Sekretaris Jenderal KLHK juga menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan pemberian akses legal apabila areal tersebut berada di dalam kawasan hutan melalui perhutanan sosial, dan dilakukan pendampingan agar areal tersebut dapat dipulihkan kembali sehingga menjadi produktif. 
 
Walaupun pada tahun 2020 belum ada hotspot di Kalimantan Selatan, Sekjen KLHK menyampaikan bahwa sinergi personil di tingkat tapak, Brigdalkarhut KPH, Penyuluh Kehutanan, Polhut KPH, IUPHHK-HTI/IU Perkebunan, Bakti Rimbawan, BABINKAMTIBMAS (POLRI), BABINSA (TNI), Perangkat Desa, Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam melakukan antisipasi karhutla di tingkat tapak dengan penguatan resor KPH, kegiatan operasional KPH dan Desa serta Pemulihan Ekosistem Gambut diharapkan bisa menjadi solusi permanen dalam mengatasi karhutla berbasis tapak di Kalimantan Selatan. 
 
Pembangunan dan pengembangan resor KPHP dimulai dengan pengadaan sarpras resor, penguatan personil dan penyiapan kelembagaan Desa. Selain itu desain implementasi pencegahan karhutla dengan pemulihan ekosistem gambut dan kegiatan operasional KPH dan Desa yaitu pengelolaan hutan oleh KPH bersama masyarakat (pengembangan agroforestry), pengembangan usaha produktif (pembangunan KBD, pembuatan kompos) dilakukan juga sebagai penanganan yang tepat dan permanen dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan.
 
Selain itu disampaikan juga hasil analisis data karhutla 5 tahun terakhir di Provinsi yang digunakan sebagai bahan dalam mencari solusi dan penanganan yang tepat dan permanen dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan Peta Wilayah Kerja KPH, karhutla terjadi antara lain pada KPH Pulau Laut, KPH Kayu Tangi dan KPH Balangan. Selain itu, sepanjang 5 tahun terakhir ditemukan kejadian karhutla berulang pada Areal Penggunaan Lain (APL), KSA/KPA Asam-Asam, dan Hutan Produksi berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL). 
 
Sembilan langkah-langkah pengendalian karhutla berbasis tapak (KPH) juga disampaikan yaitu penguatan kelembagaan KPH, penguatan SDM, penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat, pemberian akses legal dalam kawasan hutan, peningkatan sarana dan prasarana, pencegahan karhutla, rehabilitasi hutan lahan dan pemulihan ekosistem gambut, pelepasan kawasan hutan menjadi APL sesuai program TORA dan penegakkan hukum.
 
Dalam kesempatan mewakili Gubernur Kalsel, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris, menyampaikan bahwa telah dilakukan beberapa persiapan pencegahan karhutla mulai dari persiapan personil, peralatan, koordinasi lintas instansi terkait, patroli, pemasangan baliho, spanduk dan pembagian pamflet.  
 
“Patroli dilakukan setiap hari, pemasangan baliho dan spanduk di lokasi strategis dan pembagian pamflet kepada masyarakat disekitar lokasi kebakaran hutan juga telah dilakukan”, ucap Abdul Haris.
 
Komandan Korem 101 Antasari Kolonel Firmansyah yang hadir dalam rapat virtual ini mengapresiasi dan berharap kedepan sinergitas instansi terkait lebih meningkatkan kerjasama lagi agar di tahun 2020 tidak ada karhutla, jika ada juga bisa segera diatasi.  
 
Selanjutnya, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Nico Afinta menyampaikan sudah memiliki aplikasi untuk mendeteksi titik api dan titik panas. Data-data yang ada bisa digunakan sebagai pendukung untuk melakukan penyidikan, sehingga tahun lalu Polda Kalimantan Selatan telah melakukan penyidikan dan ada 4 pelaku tindak pidana pembakaran hutan.  “Semoga di tahun 2020 tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun apabila terjadi, kita siap melakukan tindakan” tambah Nico Afinta.  
 
Wakil Walikota Banjar Baru, Darmawan Jaya, yang hadir dalam rapat virtual ini menyampaikan terima kasih atas langkah-langkah yang disampaikan Sekretaris Jenderal KLHK dan tetap bersiap siaga walaupun saat ini di Banjar Baru masih terdapat hujan. 
 
Darmawan menyampaikan terima kasih atas sembilan langkah yang diberikan Sekjend KLHK untuk menangani karhutla. "Terima kasih Pak Sekjen yang sudah memberikan sembilan langkah-langkah dalam penanganan kebakaran yang saya kira sangat tepat sekali untuk dilaksanakan. Walaupun di Banjar Baru masih terdapat hujan, namun kita tetap bersiap siaga", pungkas Darmawan dari Banjar Baru.
 
Dalam rapat virtual kali ini, Sekretaris Jederal KLHK juga menyampaikan tentang Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai salah satu upaya pencegahan karhutla. TMC dimaksudkan menambah curah hujan untuk membasahi lahan gambut, mengisi kanal, embung dan kolam retensi. Beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan (Barat, Tengah, Timur, dan Selatan) diusulkan untuk dilakukan TMC sebagai upaya pencegahan karhutla tahun 2020.
 
Upaya antisipasi karhutla di tingkat tapak dilakukan secara terintegrasi. Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi/kabupaten/kota Kalsel juga mendukung penuh penguatan resor KPH.  Berdasarkan evaluasi penangaan karhutla tahun lalu dan bersamaan dengan langkah-langkah yang sedang dilakukan secara progresif saat ini, Pemda berharap semoga di tahun 2020 tidak ada menemukan kebakaran hutan lagi di kawasan-kawasan yang sudah tertangani tahun lalu. Jika pun ada, Pemda dan stakeholders Kalsel optimis dengan sinergi yang kuat, mampu mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan.
____________________________________
Jakarta, Kementerian LHK, 22 Mei 2020
 
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK
Nunu Anugrah - 081281331247
 
Website:
www.menlhk.go.id
www.ppid.menlhk.go.id
 
Youtube:
Kementerian LHK
 
Facebook:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 
Instagram:
kementerianlhk
 
Twitter:
@kementerianlhk