Dientry oleh Risda Hutagalung - 01 October, 2019 - 8 klik
KLHK Dorong Pembentukan Panel Etis Dunia pada Konferensi Perubahan Iklim

Nomor: SP. 388/HUMAS/PP/HMS.3/10/2019
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 1 Oktober 2019. Pengendalian perubahan iklim tidak hanya bisa dilakukan dengan pendekatan keilmuan saja. Seiring waktu, para ilmuwan yang tergabung dalam IPCC merasa tidak mampu menerapkan hasil-hasil penelitiannya untuk merubah perilaku manusia sebagai subyek utama dalam pengendalian perubahan iklim. Hal ini karena merubah perilaku manusia adalah merubah moral etis dimana hanya mampu dilakukan dengan dorongan para tokoh agama dan budaya.
 
Oleh karena itu di dalam Konferensi Perubahan Iklim Dunia (UNFCCC) kedepan, Indonesia berinisiatif untuk mendorong peran para tokoh agama dan tokoh budaya sebagai Panel Etis dunia yang diharapkan dapat berdiri sejajar dengan para ilmuwan Intergovernmental Panel on Climate Change/ IPCC (Panel Keilmuan), hal ini supaya para tokoh agama dan budaya tersebut dapat memberikan panduan moral etis, sehingga upaya masyarakat dunia untuk menanggulangi perubahan iklim dapat semakin baik dalam implementasinya. 
 
"Kalau kita bisa galang semua tokoh-tokoh agama di Indonesia yang diawali dengan MUI, serta tokoh-tokoh budaya yang memiliki pengetahuan terkait kearifan lokal, kita harapkan bisa memberikan masukan kepada dunia dengan lebih baik," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Rhuanda Agung Sugardiman dalam acara Focus Group Discussion (FGD) tentang "Panel Etis dan Fatwa untuk Ketahanan Iklim di Indonesia" yang diselenggarakan di Jakarta, (1/9/2019).
 
Indonesia sendiri melalui Pidato Presiden Jokowi dalam COP 21 di Paris telah berkomitmen bahwa, Indonesia harus menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global akibat dampak perubahan iklim. Oleh karena komitmen tersebut, Indonesia sangat ditunggu untuk membuat terobosan-terobosan yang dapat menjadi solusi masyarakat dunia dalam menanggulangi perubahan iklim.
 
Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar-Agama dan Peradaban, Din Syamsudin yang hadir sebagai salah satu perwakilan Majelis Ulama Indonesia dalam FGD ini pun sangat mendukung dibentuknya panel etis ini. Keberadaan panel etis dapat menyeimbangkan pendekatan ilmiah dengan pendekatan agama dan budaya dalam mengendalikan perubahan iklim.
 
"Perlukah panel etis perubahan iklim? Jawabannya perlu dan sangat mendesak, perubahan iklim itu yang utama diakibatkan krisis moral, penyelesaiannya adalah dengan pendekatan etis. Dalam Islam apa yang kita hadapi seperti dampak perubahan iklim adalah kerusakan "Alhasad" agama sudah menyatakannya," ujar Din Syamsuddin.
 
Din Syamsuddin menambahkan jika kesalahan fatal umat manusia itu karena melihat alam ini sebagai obyek, seharusnya sebagai subyek, karena alam dan manusia sama-sama ciptaan Allah/Tuhan Semesta Alam, maka ia harus diperlakukan sebagai subyek. 
 
"Alam semesta juga punya unsur ilahiah, jadi manusia harus respek terhadap alam, harus memuliakan alam, seperti manusia respek terhadap manusia lainnya," imbuh Din Syamsuddin.
 
Pada COP 25 di Chile tahun 2019 Din Syamsuddin berharap panel etis ini dapat terbentuk untuk mendampingi Panel Keilmuan (IPCC). KLHK melalui Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) akan terus menyelenggarakan FGD lanjutan terkait inisiatif pembentukan panel etis ini. Tindak lanjutnya, dari FGD ini akan dijaring masukan untuk bekal pembuatan roadmap pembentukan Panel Etis Dunia. Inisiatif Indonesia ini diharapkan memperoleh dukungan dari negara sahabat dan regional.
 
Inisiatif pembentukan Panel Etis Dunia perlu dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, serta Indonesia adalah negara multiagama dan multietnis. Dengan kondisi tersebut, inisiatif Indonesia untuk pembentukan Panel Etis Dunia di UNFCCC sangat ditunggu oleh negara-negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang yang masih kuat dalam tataran agama dan budayanya.
 
Hadir dalam FGD ini Prof. Rizaldi Noer Direktur Eksekutif CCROM IPB, Hanafi S. Guciano (Civil Society), Yusra Khan Ditjen Multilateral Kemenlu, Hayu Susilo Parabowo Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam MUI dan para undangan.(*)
 
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Djati Witjaksono Hadi – 081977933330