TAJUK KHUSUS

Diskusi Ilmiah Putaran I Tahun 2012

2012-06-04 | 587 Klik

Proses Pembuatan dan Implementasi Kebijakan Desentralisai Pengelolaan Hutan Lindung dan Visualisasi Struktur Anatomi untuk Aplikasi Identifikasi Kayu dalam Animasi 3 Dimensi  adalah materi diskusi ilmiah tanggal 27 Pebruari 2012,  yang dilaksanakan di Perpustakaan R.I. Ardikusuma Badan Litbang Kehutanan.  Tampil sebagai pembicara adalah Dr. Ir. Sulistya Ekawati, M.Si peneliti daru Puspijak dan Ratih Damayanti, S.Hut, M.Si peneliti dari Pustekolah.  Diskusi yang dimoderatori oleh Dr. Tuti Herawati,S.Hut, M.Si. dari Pusprohut dihadiri oleh 21 peneliti dari 4 Puslitbang.

Proses Pembuatan dan Implementasi Kebijakan Desentralisai Pengelolaan Hutan Lindung

Ada tiga diskursus dalam proses pembuatan kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan lindung,  yaitu diskursus demokratis (dengan argumen sentral eksternalitas dan akuntabilitas, didukung oleh forum asosiasi pemerintah daerah dan pakar desentralisasi) dan diskursus ekonomis (dengan argumen sentral efisiensi, didukung oleh pebisnis, APPSI dan World Bank). Kelompok DPR dan Departemen Dalam Negeri memiliki kapasitas (leverage) yang besar dan dominan menggabungkan dua discourse tersebut.

Implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan lindung belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan desentralisasi. Desentralisasi belum menumbuhkan rasa kepedulian terhadap hutan dan pembangunan yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Narasi kebijakan eksternalitas dan interdependensi sebenarnya sesuai dengan yang karakteristik sumberdaya alam hutan lindung, tetapi narasi kebijakan tersebut sulit diimplementasikan.

Kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan bersifat incremental, berdasarkan eksperiment dengan belajar dari kesalahan masa lalu dan tidak sesuai dengan permasalahan yang ada. Penggabungan dua diskursus (diskursus demokratis dan diskursus ekonomis) yang dipakai pada kebijakan sebelumnya, ternyata belum efektif. Belum efektifnya kebijakan ditunjukkan dengan buruknya kinerja pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan lindung. Hanya kegiatan rehabilitasi yang kinerjanya  mempunyai skor cukup (3,19) dan skor baik (3,28 dan 3,61).

Hasil analisis kesenjangan juga menunjukkan, masing-masing stakeholder belum menjalankan perannya dengan baik. Hasil analisis pemenuhan persyaratan administratif desentralisasi pengelolaan hutan lindung yang ada di ketiga kabupaten penelitian menunjukkan bahwa hampir semua persyaratan administratif desentralisasi kurang lengkap. Belum dijalankannya peran, terutama oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan  belum terpenuhinya persyaratan administrasif yang diperlukan untuk berjalannya desentralisasi mengakibatkan kinerja pengelolaan hutan lindung oleh pemerintah kabupaten belum sesuai harapan, sehingga deforestasi terus terjadi.

Modal sosial yang ada di masyarakat baik dilihat dari actor perspective maupun public perspective berkorelasi positif terhadap kelestarian hutan. Modal sosial tersebut perlu dikembangkan untuk mendukung efektifitas pemerintahan, termasuk diantaranya desentralisasi pengelolaan hutan lindung.

Implementasi bentuk desentralisasi pengelolaan hutan lindung adalah desentralisasi administratif, belum pada pengertian desentralisasi yang  yang sesungguhnya (devolusi). Selama ini hanya ada dua bentuk kelembagaan KPH yaitu KPH provinsi dan KPH kabupaten. Bentuk desentralisasi yang diterapkan belum mengakomodir keberagaman daerah. Berdasarkan teori, ada empat opsi bentuk kelembagaan KPH, yaitu : pengelolaan KPH oleh pemerintah pusat melalui delegasi ke pemerintah kabupaten, KPH provinsi, KPH kabupaten dan KPH bentuk BUMN/BUMD.

 

Visualisasi Struktur Anatomi untuk Aplikasi Identifikasi Kayu dalam Animasi 3 Dimensi

Hasil-hasil penelitian struktur makro, mikro dan ultramikroskopik kayu daun lebar dan kayu daun jarum telah dituangkan dalam suatu DVD yang berjudul ‘Anatomi dan Identifikasi Kayu’, yang akan sangat bermanfaat dalam membantu pembelajaran mengenai sifat-sifat yang melekat pada kayu. DVD ini diharapkan dapat disebarkan setelah hak cipta (copyrights-HKI) diperoleh.

Publikasi dan diseminasi sebaiknya dilakukan pada seminar-seminar organisasi/masyarakat peneliti kayu; para pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia, para petugas lapang yang berhadapan dengan kayu, serta para pengusaha kayu, untuk memecahkan permasalahan terkait dengan rumitnya proses pemahaman terhadap sifat dasar kayu.

Visualisasi hasil penelitian Litbanghut sangat dibutuhkan terkait diseminasi kepada masyarakat oleh karena itu akan diupayakan pengalokasiannya tahun depan.

 

diskusi1diskusi2