19-04-2013 | 693 Klik

Workshop Pembelajaran dan Diseminasi dari Pelaksanaan DA REDD+ di Taman Nasional Meru Betiri


TNMBPuspijak (Bogor, 04/04/13)_Kegiatan Demonstration Activity (DA) REDD+ di Taman Nasional Meru Betiri dilaksanakan selama 4 tahun yang telah dimulai sejak tahun 2010. Setelah tiga tahun pelaksanaannya, kegiatan ini telah menghasilkan berbagai pengalaman terkait keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan REDD+ dan MRV dalam perhitungan karbon.

Agar pelaksanaan kegiatan DA REDD+ dapat disebarluaskan, telah dilakukan diseminasi untuk berbagi pengalaman dan mencari masukan guna mengatasi berbagai masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. 

Workshop Pembelajaran dan Diseminasi dari Pelaksanaan DA REDD+ di Taman Nasional Meru Betiri“ dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 di IPB  International Convention Center, Jalan Pajajarn Bogor. Workshop diikuti oleh ± 70 orang dari berbagai latar belakang, termasuk lembaga pemerintah terkait, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, lembaga donor, lembaga Internasional, Universitas, LSM, dan swasta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program ITTO PD 519/08 rev 1 (F) berjudul Konservasi hutan tropis untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan peningkatan stok karbon di Taman Nasional Meru Betiri, Indonesia.  Judul kegiatan (1.1.4): Scale up lessons learned and good practices gained and disseminate them.  

Tujuannya adalah untuk mendiseminasikan ke skala yang lebih luas pembelajaran dari pelaksanaan DA REDD+ di TNMB terkait pelibatan masyarakat dan MRV dalam perhitungan karbon serta mencari masukan guna mengatasi berbagai isu yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan

Workshop diselenggarakan selama sehari, dibuka oleh Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan yang juga memberikan pengantar pada awal workshop.  Workshop dilaksanakan dalam dua sesi dengan moderator pada sesi I: Dr. Fauzi A. Mas’ud (Puskonser) dan sesi II, Dr. Endang Savitri (Puspijak). Topik yang disajikan oleh para narasumber adalah:

  1. Kemajuan pelaksanaan DA REDD+ di TNMB (Ari Wibowo-Koordinator Proyek)
  2. Penyiapan Project Design Document (PDD) (Prof. Rizaldi Boer – IPB)
  3. MRV dalam perhitungan karbon (Dr. I Wayan Susi Dharmawan – Puskonser)
  4. Pelaksanaan REDD+ di kawasan konservasi (Setditjen PHKA)
  5. Pemberdayaan masyarakat (Nurhadi-LATIN)
  6. Kesiapan Balai TNMB dalam Pelaksanaan REDD+ (Ir. Pratono Puroso-Kepala Balai TNMB)
  7. Pelatihan kepada masyarakat (Prof. Kurniatun Khairiah – Universitas Brawijaya)
  8. Pembelajaran dari pelaksanaan DA di TN Berbak (Ir. Erwin Perbatakusumah-ZSL)

 

Diskusi aspek teknis di sesi pertama menghasilkan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan REDD+ di taman nasional, yaitu:

  1. Implementasi DA dapat berakhir sebagai DA pembelajaran atau DA berbasis hasil (result-based DA). Untuk menuju DA berbasis hasil, Project Design Document (PDD) dapat dicapai dengan mengikuti kerangka Voluntary Carbon Standard (VCS). Penyiapan PDD berdasarkan VCS diharapkan dapat mencapai target penurunan emisi yang berasal dari pencegahan deforestasi dan peningkatan stok karbon di zona rehabilitasi.
  2. PDD yang disiapkan oleh taman nasional dapat digunakan untuk melakukan negosiasi dengan pihak manapun yang tertarik untuk membiayai kegiatan konservasi di kawasan konservasi tersebut. Distribusi manfaat yang diterima dari transaksi tersebut kepada masyarakat sekitar dapat dilakukan dengan program-program pemberdayaan dan pengembangan pasar bagi usaha tani atau industri kecil di tingkat masyarakat.
  3. Berkaitan dengan pembangunan sistem Monitoring, Reporting dan Verification (MRV) dari DA REDD, terutama dalam kawasan rehabilitasi, pengklasifikasian penggunaan lahan yang digunakan dasar penghitungan potensi penyerapan atau simpanan karbon perlu didasarkan pada kerapatan dan berat jenis pohon atau didasarkan pada nilai kumulatif basal area, jadi tidak hanya didasarkan pada hasil analisis pengeinderaan jauh saja. Namun demikian, metode ini masih memiliki kendala efisiensi di lapangan.
  4. DA Meru Betiri sebaiknya dapat dihubungkan dengan gambaran besar strategi nasional REDD+ yang menempatkan REDD+ sebagai suatu cara baru pengelolaan kawasan konservasi, bukan sekedar karbon. REDD+ dapat dijadikan strategi untuk transformasi menuju pengelolaan hutan lestari. Dalam hal ini, integrasi program REDD+ dengan regulasi pengelolaan jasa lingkungan dan tata kelola kehutanan secara luas perlu dilakukan.
  5. Hasil DA dapat dijadikan salah satu masukan untuk menyusun sistem referensi REDD+ dalam negeri yang dapat dijadikan bahan negosiasi dengan pembeli/donor potensial.
  6. Diperlukan kesiapan di tingkat unit pengelolaan terkait organisasi, kegiatan dan sumberdaya agar DA REDD dapat dilanjutkan sebagai result-based DA.

 

Diskusi aspek sosial dan kelembagaan di sesi kedua menghasilkan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan REDD+ di taman nasional, yaitu:

  1. Masyarakat merupakan stakeholder penting dalam implementasi REDD+.  Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan REDD+ di DA TNMB telah dilaksanakan melalui pelatihan, peningkatan keterampilan dan berbagai program insentif, termasuk di dalamnya adalah inventarisasi pohon untuk kegiatan rehabilitasi dengan sistem monitoring secara komunal
  2. Peran masyarakat dalam melakukan pengukuran dan pemantauan karbon hutan sangat strategis untuk menghasilkan data yang cukup andal dengan biaya yang relatif murah dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Namun demikian, tantangan utamanya adalah bagaimana melatih masyarakat agar mengerti tentang perubahan iklim dan karbon hutan serta agar memiliki keterampilan dasar pengukuran karbon hutan. Berkaitan dengan pelatihan tersebut, diperlukan pendamping selama pelatihan untuk mentransfer pengetahuan dari fasilitator ke para petani.
  3. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk dijadikan community organisers dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dalam kerangka REDD+ merupakan hal utama dan pertama harus dilakukan.
  4. Berkaitan dengan aspek tenurial di TNMB, masyarakat pada dasarnya memahami bahwa tanah dan tegakan yang ada di TN adalah milik negara, sedangkan buah-buahan dan tanaman tumpangsari adalah hak mereka. Masyarakat yang sudah memahami hak dan kewajibannya ini merupakan potensi yang besar untuk pengamanan kawasan hutan yag berdekatan dengan tempat tinggal mereka.
  5. Peran TNMB dan Ditjen PHKA sangat penting dalam pelaksanaan DA di kawasan konservasi. Aturan pelibatan masyarakat dalam kegiatan di TNMB yaitu di zona rehabilitasi perlu ditegaskan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam pemanfaatan zona rehabilitasi di TNMB. (AW)***

Artikel Terkait



- Tidak ada artikel yang terkait -