Perundang-undangan


Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010

👤 🕔 2011-07-05 03:08:36

Tentang
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

Bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Download file:

LAMPIRAN-VI_SWAKELOLA

Peraturan Presiden RI No. 24 Tahun 2010

👤admin 🕔 2011-08-25 02:35:21
Tentang
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Download file

Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2009

👤admin 🕔 2011-08-25 02:29:42

Tentang
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 16 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Download file

Peraturan Presiden RI No. 39 Tahun 2007

👤admin 🕔 2011-08-25 02:43:52
Tentang
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Komputer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Download File

Peraturan Presiden RI No. 31 Tahun 2007

👤lusi 🕔
Tentang
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN
 

Peraturan Presiden RI No. 30 Tahun 2007

👤admin 🕔 2011-08-26 03:10:25
Tentang
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional  Peneliti,  yang  selanjutnya disebut  dengan Tunjangan Peneliti adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Peneliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Download file

Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2007

👤admin 🕔 2011-08-26 02:52:33
Tentang
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN 

Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekayasa adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekayasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Download file

Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2005

👤admin 🕔 2011-08-26 02:36:27
Tentang
DEWAN RISET NASIONAL

Dewan Riset Nasional adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk Pemerintah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Bahwa Dewan Riset Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu untuk disempurnakan.

Dalam rangka penyempurnaan peraturan tentang Dewan Riset nasional di atas serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Riset Nasional.

Download file

Keputusan Presiden RI Nomor : 6 Tahun 2004

👤admin 🕔 2011-09-06 10:17:30

Tentang

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Download file