( Publikasi REDD+ )

Panduan Pengukuran Karbon Tegakan Tanaman Meranti

👤Rizda 🕔 2011-06-29 07:53:01 panduan_pengukuran_karbon_tegakan_meranti.JPG

Stok karbon yang tersimpan dalam biomassa tanaman meranti belum banyak diketahui informasinya, begitu pula dengan perubahan dalam kawasannya. Harus diakui hingga saat ini tanaman meranti banyak dikembangkan di areal hutan alam produksi dengan berbagai program, seperti TPTII/TPTJ, PMUMHM dan pengayaan atau rehabilitasi kawasan, belum pada hutan yang berstatus hutan tanaman meranti. Untuk itu seraya menunggu jalannya perkembangan hutan tanaman meranti hingga panennya tiba, perlu untuk dilakukan pengukuran dan pemantauan terhadap perubahan stok karbonnya karena perubahan ini sangat berpengaruh terhadap konsentrasi emisi karbon (CO2) di atmosfer.

Mengukur stok karbon pada suatu kawasan relatif sulit dilakukan dan nilai dugaannya masih tergantung pada tingkat ketidakpastian yang sumbernya dari kesalahan pengukuran, metode maupun model yang digunakan. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meminimalkan nilai ketidakpastian tersebut, khususnya pada kawasan hutan yang ditanami meranti skala luas ataupun hutan tanaman meranti nantinya.

Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Tumbang Muroi, Kapuas

👤Rizda 🕔 2011-06-29 07:53:01 cover_Tumbang_Muroi_Spread.jpg

Album Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa ini bertujuan untuk memberikan gambaran ke berbagai pihak tentang kondisi lahan terbaru (land existing) dan rencana penggunaan lahan oleh warga dalam jangka panjang. Penyusunan peta ini difasilitasi oleh Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) melalui kegiatan Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD). Dalam kegiatan ini, warga memetakan penggunaan lahan, status lahan, dan wilayah rawan banjir dan kebakaran. Berdasarkan kondisi terbaru ini, warga menyusun rencana penggunaan lahan di masa datang. 

Perencanaan ini membantu masyarakat melihat potensi sumber daya alam di desa dan menentukan wilayah untuk budidaya, perlindungan hutan dan lahan gambut, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Desa, dan memperjelas status lahan. Secara khusus, pola tata guna lahan desa memungkinkan identifikasi batas kawasan hutan dan hutan lindung, dan bagaimana agar hal tersebut dapat disesuaikan dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Tumbang Mangkutup, Kapuas

👤Rizda 🕔 2011-06-29 07:53:01 cover_Tumbang_Mangkutup_Spread.jpg

Album Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa ini bertujuan untuk memberikan gambaran ke berbagai pihak tentang kondisi lahan terbaru (land existing) dan rencana penggunaan lahan oleh warga dalam jangka panjang. Penyusunan peta ini difasilitasi oleh Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) melalui kegiatan Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD). Dalam kegiatan ini, warga memetakan penggunaan lahan, status lahan, dan wilayah rawan banjir dan kebakaran.

Peta-peta yang dimuat dalam album ini telah melalui serangkaian kegiatan partisipatif, seperti: konsultasi, diskusi kelompok, Musyawarah Desa, dan diskusi intensif dengan para pihak, terutama Dewan Adat Dayak Kapuas, LSM (Yayasan Tahanjungan Tarung dan Yayasan Petak Danum), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kapuas, seperti: KPHL Model Kapuas, BAPPEDA, BPMD, Distan TPH, Disbunhut, Dinas PU, BPN, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kapuas, dan Bagian Sumber Daya Alam Setda Kapuas.

Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Sei Ahas, Kapuas

👤Rizda 🕔 2011-06-29 07:53:01 cover_Sei_Ahas_Spread.jpg

Album Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa ini bertujuan untuk memberikan gambaran ke berbagai pihak tentang kondisi lahan terbaru (land existing) dan rencana penggunaan lahan oleh warga dalam jangka panjang. Penyusunan peta ini difasilitasi oleh Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) melalui kegiatan Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD). Dalam kegiatan ini, warga memetakan penggunaan lahan, status lahan, dan wilayah rawan banjir dan kebakaran.

Peta-peta yang dimuat dalam album ini telah melalui serangkaian kegiatan partisipatif, seperti: konsultasi, diskusi kelompok, Musyawarah Desa, dan diskusi intensif dengan para pihak, terutama Dewan Adat Dayak Kapuas, LSM (Yayasan Tahanjungan Tarung dan Yayasan Petak Danum), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kapuas, seperti: KPHL Model Kapuas, BAPPEDA, BPMD, Distan TPH, Disbunhut, Dinas PU, BPN, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kapuas, dan Bagian Sumber Daya Alam Setda Kapuas.

Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Petak Puti, Kapuas

👤Rizda 🕔 2011-06-29 07:53:01 cover_Petak_Puti_Spread.jpg

Album Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa ini bertujuan untuk memberikan gambaran ke berbagai pihak tentang kondisi lahan terbaru (land existing) dan rencana penggunaan lahan oleh warga dalam jangka panjang. Penyusunan peta ini difasilitasi oleh Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) melalui kegiatan Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD). Dalam kegiatan ini, warga memetakan penggunaan lahan, status lahan, dan wilayah rawan banjir dan kebakaran. Berdasarkan kondisi terbaru ini, warga menyusun rencana penggunaan lahan di masa datang.

Perencanaan ini membantu masyarakat melihat potensi sumber daya alam di desa dan menentukan wilayah untuk budidaya, perlindungan hutan dan lahan gambut, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Desa, dan memperjelas status lahan. Secara khusus, pola tata guna lahan desa memungkinkan identifikasi batas kawasan hutan dan hutan lindung, dan bagaimana agar hal tersebut dapat disesuaikan dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Lapetan, Kapuas

👤Rizda 🕔 2011-06-29 07:53:01 Lapetan_Spread.jpg

Album Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa ini bertujuan untuk memberikan gambaran ke berbagai pihak tentang kondisi lahan terbaru (land existing) dan rencana penggunaan lahan oleh warga dalam jangka panjang. Penyusunan peta ini difasilitasi oleh Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) melalui kegiatan Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD). Dalam kegiatan ini, warga memetakan penggunaan lahan, status lahan, dan wilayah rawan banjir dan kebakaran. Berdasarkan kondisi terbaru ini, warga menyusun rencana penggunaan lahan di masa datang.

Perencanaan ini membantu masyarakat melihat potensi sumber daya alam di desa dan menentukan wilayah untuk budidaya, perlindungan hutan dan lahan gambut, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Desa, dan memperjelas status lahan. Secara khusus, pola tata guna lahan desa memungkinkan identifikasi batas kawasan hutan dan hutan lindung, dan bagaimana agar hal tersebut dapat disesuaikan dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katunjung, Kapuas

👤Rizda 🕔 2011-06-29 07:53:01 Katunjung_Spread.jpg

Album Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa ini bertujuan untuk memberikan gambaran ke berbagai pihak tentang kondisi lahan terbaru (land existing) dan rencana penggunaan lahan oleh warga dalam jangka panjang. Penyusunan peta ini difasilitasi oleh Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) melalui kegiatan Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD). Dalam kegiatan ini, warga memetakan penggunaan lahan, status lahan, dan wilayah rawan banjir dan kebakaran. Berdasarkan kondisi terbaru ini, warga menyusun rencana penggunaan lahan di masa datang.

Perencanaan ini membantu masyarakat melihat potensi sumber daya alam di desa dan menentukan wilayah untuk budidaya, perlindungan hutan dan lahan gambut, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Desa, dan memperjelas status lahan. Secara khusus, pola tata guna lahan desa memungkinkan identifikasi batas kawasan hutan dan hutan lindung, dan bagaimana agar hal tersebut dapat disesuaikan dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun, Kapuas

👤Rizda 🕔 2011-06-29 07:53:01 cover_Katimpun_Spread.jpg

Album Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa ini bertujuan untuk memberikan gambaran ke berbagai pihak tentang kondisi lahan terbaru (land existing) dan rencana penggunaan lahan oleh warga dalam jangka panjang. Penyusunan peta ini difasilitasi oleh Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) melalui kegiatan Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD). Dalam kegiatan ini, warga memetakan penggunaan lahan, status lahan, dan wilayah rawan banjir dan kebakaran. Berdasarkan kondisi terbaru ini, warga menyusun rencana penggunaan lahan di masa datang.

Perencanaan ini membantu masyarakat melihat potensi sumber daya alam di desa dan menentukan wilayah untuk budidaya, perlindungan hutan dan lahan gambut, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Desa, dan memperjelas status lahan. Secara khusus, pola tata guna lahan desa memungkinkan identifikasi batas kawasan hutan dan hutan lindung, dan bagaimana agar hal tersebut dapat disesuaikan dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

The Remote Sensing Monitoring Program of Indonesia’s National Carbon Accounting System: Methodology and Products

👤Rizda 🕔 2011-06-29 07:53:01 The_Remote_Sensing_Monitoring_Program.jpg

The work summarised in this document has resulted from contributions from numerous people and institutions over many years. INCAS program was conceived in partnership between Indonesian and Australian government Agencies, with Kementerian Kehutanan (Ministry of Forestry/MoF) as the Indonesian Executing Agency. In 2009, MoF Director of Forest Resource Inventory and Monitoring in the Directorate General of Forest Planning, Dr. Ir. Hermawan Indrabudi M.Sc., invited Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (National Institute of Aeronautics and Space/LAPAN) to a key implementation meeting in recognition of LAPAN’s remote sensing roles. LAPAN’s Deputy Chairman for Remote Sensing Affairs, Ir. Nur Hidayat, Dipl.Ing, committed to provide technical staff and facilities to develop the remote sensing program. We are grateful for the sustained support of LAPAN management.

Ringkasan Eksekutif: Program Penginderaan Jauh INCAS: Metodologi dan Hasil

👤Rizda 🕔 2011-06-29 07:53:01 animasi_buku_IAFCP_13-14.gif

Ringkasan laporan kegiatan ini merupakan hasil kontribusi dari berbagai pihak dan institusi selama beberapa tahun. Program INCAS dibentuk atas kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia, dengan Kementerian Kehutanan sebagai Institusi Pelaksana Utama. Pada tahun 2009, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dr. Ir. Hermawan Indrabudi, M.Sc. mengundang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam pertemuan penting membahas peranan Penginderaan Jauh LAPAN dalam program INCAS. Deputi Bidang Penginderaan Jauh LAPAN, Ir. Nur Hidayat, Dipl.Ing, berkomitmen untuk menyediakan bantuan sumber daya manusia dan fasilitas yang diperlukan untuk membangun program penginderaan jauh tersebut. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang berkelanjutan dari pimpinan LAPAN, program ini juga mendapat dukungan dan masukan dari beberapa institusi/lembaga yang lain: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Kehutanan, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan para narasumber/ahli yang tersebar di berbagai Provinsi di Indonesia.