KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id

Berita Litbang
Posted by Risda Hutagalung - 15. April 2019 - 126 klik

Pasca Ditetapkan, KHDTK Parungpanjang Diluncurkan

BLI (Parungpanjang, April 2019)_Pasca ditetapkan Februari 2019 lalu, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Parungpanjang resmi diluncurkan oleh Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi (BLI), Senin (15/4/2019). Peluncuran ini dilaksanakan di hadapan para mitra, pemerintah setempat dan kelompok tani hutan binaan Balai Litbang Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan (BP2TPTH), pengelola KHDTK tersebut.

Mengapresiasi BP2TPTH yang telah bekerja dengan baik dalam mengelola Hutan Penelitian Parungpanjang ini hingga ditetapkan menjadi KHDTK, Dr. Sylvana Ratina, Sekretaris BLI berharap, kawasan ini dapat lebih bermanfaat.

“Harapannya, dengan ditetapkannya menjadi KHDTK, kawasan hutan ini dapat lebih bermanfaat bagi kemajuan litbang, berkontribusi dalam penyediaan benih unggul, berperan dalam memajukan pendidikan kehutanan serta dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” kata Sylvana dalam sambutannya sesaat sebelum peluncuran.

“Selain itu, KHDTK adalah tempat untuk mengeksplor hasil-hasil penelitian menjadi sesuatu yang bisa dikunjungi menjadi wisata ilmiah, untuk dientertain menjadi sesuatu yang menarik, seperti wisata ilmiah galeri madu dan propolis,” tambah Sylvana.

Dengan penetapan ini, BLI saat ini mengelola 35 KHDTK yang tersebar dan dikelola oleh Pusat Litbang dan UPT di daerah. KHDTK yang dikelola dimanfaatkan tidak hanya oleh BLI saja melainkan berkolaborasi dengan lembaga riset lain, universitas, perusahaan, mahasiswa, dan masyarakat, sepanjang untuk kegiatan penelitan dan pengembangan.

“Dengan pola kemitraan, pasti bisa berkembang lebih baik lagi, secara pendanaan dan pendampingan akan lebih baik,” kata Sylvana menanggapi laporan Kepala BP2BPTH yang menyampaikan akan ada penyerahan SK kepada kelompok tani hutan (KTH) yang akan bermitra mengelola kawasan hutan tersebut.

“Mewakili pemerintah, kami menitipkan hutannya untuk dimanfaatkan. Masyarakat terdekatlah yang kami harapkan juga untuk menjaga hutan,” kata Sylvana kepada para petani hutan binaan yang hadir.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Kepala BP2TPTH, Drs. Jonny Holbert Panjaitan, M.Sc mengatakan, ada 83 orang petani sekitar hutan yang telah terdata untuk dilibatkan mengelola KHDTK seluas 100 Ha ini. Namun, baru dua kelompok tani yang masing-masing terdiri dari 19 orang yang akan menerima SK pada kesempatan ini, yaitu KTH Harapan Sejahtera dan KTH Guna Bakti dari Desa Tapos. Penyerahan SK kepada perwakilan kelompok tani ini dilakukan oleh Sekbadan didampingi Kepala Pusat Litbang Hasil Hutan (P3HH), Kepala BP2TPTH dan Kepala Desa setempat.

“Dalam waktu dekat, pada kawasan yang berbatasan dengan masyarakat, akan kami tanami tanaman MPTS (multi purpose tree species). Dari situ, masyarakat akan mendapatkan manfaat juga selain menggarap lahan di dalam kawasan. Dengan begitu, masyarakat akan merasa memiliki, sehingga ikut menjaga kawasan hutan ini,” kata Jonny.

“Empat hari yang lalu kami telah menyaksikan sendiri, petani penggarap di dalam kawasan ini panen lengkuas, dari 1 ha didapat 1,5 ton lengkuas,” kata Jonny memberikan contoh keberhasilan petani penggarap, yang sudah dimulai sejak beberapa tahun terakhir.

Jonny mengatakan, dalam pengelolaan KHDTK kedepan, akan berkolaborasi dengan lebih banyak pihak, seperti Perhutani, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan pemerintah daerah setempat.

Lebih lanjut, Jonny mengatakan, terdapat 59 plot penanaman di KHDTK ini yang dapat dikelompokkan menjadi areal sumber benih, arboretum dan plot uji penanaman. Selain itu, terdapat 11 jenis plot tanaman yang berpotensi untuk disertifikasi menjadi sumber benih.

Setelah seremonial peluncuran, dilakukan penanaman pohon oleh Sekretaris BLI dan para mitra yang hadir. Untuk melengkapi acara, juga dilakukan sosialiasi tentang skema perhutanan sosial (kemitraan lingkungan) oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial; dan sosialisasi arang kompos terpadu (arkoba) oleh Kepala P3HH dan peneliti terkait, Dra. Gusmailina, M.Si.***RH