KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id

Berita Litbang
Posted by Rizda Hutagalung - 06. February 2019 - 1008 klik

Konsultasi tentang Tumpahan Minyak Sawit Mentah, DPRD Buton Selatan Kunjungi BP2LHK Makassar

BP2LHK Makassar (Makassar, Februari 2019)_Dalam rangka konsultasi mencari solusi terkait tumpahan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang berdampak pada wilayahnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Selatan mengunjungi Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Makassar, Kamis (31/01/2019) lalu.

Kepada 11 orang anggota DPRD Buton Selatan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, La Usman, BP2LHK Makassar memberikan beberapa masukan. Kepala BP2LHK Makassar, Ir. Misto, M.P menjelaskan bahwa minyak sawit adalah minyak lemak dan sifatnya dapat berubah menjadi busuk yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

“Dengan demikian Pemda dan semua pihak terkait harus segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan,” kata Misto.

Berdasarkan diskusi yang berkembang, BP2LHK Makasar mengarahkan DPRD Buton Selatan untuk berkoordinasi dengan Balai Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi (Balai Gakkum) terkait dengan aspek hukum penanganan tumpahan minyak dan dampaknya.

Terkait sosial ekonomi lingkungan, Nur Hayati SP, M.Sc, peneliti Sosial Ekonomi Lingkungan BP2LHK Makassar yang hadir pada pertemuan tersebut, memberikan saran yang dapat dilakukan oleh DPRD Buton Selatan yaitu menghitung dampak kerugian akibat tumpahan minyak/evaluasi ekonomi dari pencemaran yang ditimbulkan.

Sebagaimana diberitakan berbagai sumber, Kabupaten Buton Selatan dan Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara terkena dampak yang sangat buruk dari tumpahan minyak sawit mentah dari kapal tongkang yang karam di Perairan Tanjung Masiri, Desember 2018 lalu itu. 

Tumpahan minyak mentah tersebut disebutkan telah mengakibatkan kerusakan ekosistem. Akibat menghirup udara yang terkontaminasi bau menyengat yang ditimbulkannya, juga telah terjadi gangguan kesehatan pada masyarakat di tiga desa di Kabupaten Buton Selatan. DPRD Buton Selatan menyayangkan kejadian tersebut karena telah mengganggu mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan di perairan tersebut.

Di akhir pertemuan, DPRD Buton Selatan mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan dan berencana akan segera ke Balai Gakkum untuk berkoordinasi dan mencari informasi lebih lanjut dalam rangka penyelesaian permasalahan yang berdampak negatif yang luas.***IKI

 

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16,5  Makassar 90243, Telp. 0411 - 554049, Fax.  0411 - 554058

url : http://makassar.litbang.menlhk.go.id

atau http://www.balithutmakassar.org