KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id

Berita
Posted by Rizda Hutagalung - 12:00 am, 09. October 2018 - 69 klik

Jembatani Pengelolaan Hutan Adat, KLHK dan DPR RI Lakukan Diskusi dengan Masyarakat di Papua

Nomor: SP.567 /HUMAS/PP/HMS.3/10/2018
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 7 Oktober 2018.
KLHK dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan konsultasi publik dan jaring pendapat dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Papua, Manokwari pada Rabu (3/10/2018). FGD tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terhadap pembentukan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Michael Wattimena menyampaikan bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah tidak lagi relevan dan kontekstual dalam menjawab dinamika kehutanan saat ini. Oleh karena itu, masukan dan pendapat dari para pakar di FGD sangat diharapkan untuk kemajuan tata kelola kehutanan. Spesifikasi diskusi pada FGD kali ini sangat terkait dengan hutan adat di Papua, karena menurut dirinya, Papua berbeda dengan daerah lainnya.
 
Michael Wattimena melanjutkan, pada satu sisi terdapat penyeragaman dari pemerintah, namun di sisi lainnya terdapat perbedaan dari pengelolaan hutan adat itu sendiri. Maka harus diatur dengan baik, sehingga manfaat RUU ini ketika menjadi UU, dapat memberikan faedah untuk pemerintah dan masyarakat adat.
 
“Yang terbangun dalam dialog tadi adalah para pakar benar-benar menghendaki kehadiran RUU ini dapat memberikan manfaat bagi para stakeholder kehutanan.”, ujar Michael Wattimena.
 
Turut mendampingi Kunjungan Kerja ini, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi, Hudoyo. Dirinya menegaskan bahwa dalam hal pembentukan UU tentang Hutan Adat, KLHK pasti dilibatkan. Selama masyarakat, wilayah serta aturannya ada dan diakui maka terbentuklah hutan adat.
 
"Pada prinsipnya, KLHK sangat mendukung jika hutan dikelola oleh masyarakat adat, karena pasti hutan adat tersebut dikelola dengan baik", ujar Hudoyo.
 
Lebih lanjut Hudoyo menjelaskan, dalam menyikapi tuntutan masyarakat adat untuk diakomodir dalam RUU ini, sebaiknya Pemerintah Daerah (Pemda) juga berperan aktif dalam membantu masyarakat adat. Pemda dapat membantu terutama dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang memuat wilayah adat yang sesuai UU. Dalam Perda tersebut memuat beberapa hal, yaitu ada masyarakat, pranata adat yang berlaku, serta wilayah yang jelas letaknya dan diakui oleh masyarakat adat.
 
"Melalui dasar Perda tersebut, pemerintah dapat dengan mudah memetakan wilayah adat seperti keinginan masyarakat.”, tegas Hudoyo di akhir diskusi.
 
Hadir dalam forum diskusi para pakar Universitas Papua dari berbagai latar belakang keahlian, Pemerintah Daerah, Kalangan Akademisi, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Mereka hadir untuk ikut berperan serta memberikan masukan konstruktif sebagai bahan pengayaan guna percepatan pembentukan RUU, yang diharapkan dapat disahkan menjadi UU sebelum akhir masa jabatan Anggota DPR RI tahun 2019 nanti.(*)
 
Penanggung jawab berita: 
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Djati Witjaksono Hadi – 081977933330

Sumber: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1558