KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id

Fokus Litbang
Posted by Rizda Hutagalung - 12:00 am, 05. October 2018 - 204 klik

Jadi Tuan Rumah Kunjungan Lintas Negara Kegiatan AFoCO, Indonesia Paparkan Berbagai Capaian

P3H (Sijunjung-Sumbar, Oktober 2018)_Indonesia menjadi tuan rumah pada kesempatan pertama Cross Country Visit/CCV (Kunjungan Lintas Negara) kegiatan Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) yang dilaksanakan selama 3 hari, 2 - 4 Oktober 2018. Bersama peserta tuan rumah, 8 orang partisipan dari Philipina, 9 orang dari Thailand dan 1 orang dari Sekretariat AFoCO Korea Selatan hadir mengikuti kegiatan ini.

Di awal workshop, kegiatan pertama dalam kunjungan ini, peneliti Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dona Octavia, S.Hut, M.Sc selaku koordinator AFoCO Regional Project Component 3 menyampaikan bahwa selama empat tahun terakhir, AFoCO Regional Project Community Based Forest Management (CBFM) Planning di Indonesia telah menghasilkan berbagai capaian dari apa yang dilakukan di tiga lokasi terpilih (pilot site).

“Beberapa pencapaian tersebut diantaranya: Peningkatan tutupan lahan melalui pembangunan demplot agroforestri seluar 28 ha di tiga plot terpilih (Sijunjung-Sumbar, Lampung dan Sikka_NTT); Peningkatan kapasitas dalam menggunakan SIG untuk mendukung perencanaan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM); Lokakarya multi-pemangku kepentingan dan pemetaan partisipatif untuk masyarakat; Profil komunitas dan wilayah; Workshop Perencanaan CFM untuk persiapan Rencana CFM; dan Alih teknologi pengolahan rotan, pengolahan madu, pengolahan kopi, pengolahan kemiri, pengolahan  karet, pembuatan lilin dari sarang lebah madu serta penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya pengembangan mata pencaharian,” jelas Dona.

“Selain itu juga ada film dokumenter/film pendek tentang Kehutanan Masyarakat di Hutan Rakyat Tuar Tana, Hutan Desa Paru dan Kemitraan Kehutanan Cempaka; Transfer teknologi/pelatihan tentang perkebunan (teknik propagasi, pembibitan dan pupuk organik); dan kegiatan penanaman di tiga lokasi terpilih tersebut,” tambah Dona.

Adapun ketiga pilot site tersebut berada pada kawasan hutan berbasis masyarakat yang memiliki tiga skema perhutanan sosial yang berbeda, yaitu Hutan Nagari Paru-KPHL Sijunjung, Sumatera Barat; Hutan Kemitraan Cempaka-KPHL Batutegi, Lampung; dan Hutan Kemasyarakatan Tuar Tana-KPHL Sikka, Nusa Tenggara Timur. Masing-masing lokasi ini memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri untuk dipelajari.

Sebelumnya, saat membuka workshop tersebut mewakili Kepala Badan Litbang dan Inovasi – KLHK, Kepala Pusat Litbang Hutan, Dr. Kirsfianty L. Ginoga sebagai Executing Agency AFoCO Regional Project Component 3 di Indonesia, menyampaikan pentingnya peran teknologi dan inovasi dalam operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

“Oleh karena itu komitmen, teknologi, dan inovasi diperlukan untuk memulihkan, memperkuat kapasitas dan kemampuan dalam perhutanan sosial dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan,” kata Kirsfianti.

Menurut Kirsfianti, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa dalam mengelola lahan hutan perlu melibatkan kemitraan multi-pihak dengan masyarakat sebagai dasar untuk menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan hutan. 

“Memposisikan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama dalam pengelolaan hutan akan meningkatkan tidak hanya sosio-ekonomi masyarakat namun juga capaian program perhutanan sosial. Penguatan kapasitas dan kesadaran masyarakat akan menjamin keberlanjutan sumber daya alam jangka panjang,” kata Kirsfianti.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Perhutanan Sosial dalam sambutannya menyampaikan bahwa banyak bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat dengan kearifan lokalnya memiliki kemampuan untuk mengelola hutan secara lestari.

Dalam keynote speech nya, Dr. Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK menyampaikan, hutan sangat penting untuk sumber penghidupan masyarakat di sekitar hutan yang sangat bergantung pada keberadaan dan kelestarian sumberdaya hutan. “Direktorat Jenderal Pehutanan Sosial telah melaunching Sistem Navigasi Perhutanan Sosial (Sinav PS) yang merupakan keterpaduan antara kelembagaan, aplikasi serta sarana dan prasarana pendukung pengelolaan perhutanan sosial,” kata Bambang.

Sebagai informasi, kegiatan CCV ini merupakan salah satu kegiatan kolaboratif yang dilakukan AFoCO Regional Project Component 3 dengan Pusat Litbang Hutan-Badan Litbang dan Inovasi KLHK. Melalui kerjasama bertema “Facilitating the Participatory Planning of Community-Based Forest Management (CBFM) Using GIS and Remote Sensing Technologies in Forest Resources Management in the Philippines, Indonesia and Thailand” ini, Indonesia turut berkolaborasi memfasilitasi perencanaan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan menggunakan teknologi GIS dan Remote Sensing.

Negara-negara pelaksana (Indonesia, Philipina dan Thailand) yang telah memasuki  tahun ke-4 dari 5 tahun durasi proyek saat ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan utama diantaranya Implementasi Community Based Forest Management, pemantauan dan evaluasi terutama pada kegiatan Plantation (peningkatan luasan tutupan lahan); Pengembangan mata pencaharian (Livelihood Development); Pengembangan Database untuk digunakan oleh masyarakat pengelola hutan; dan CCV ini.

CCV ini menjadi forum berbagi pengetahuan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan utama program AFoCO Regional Component 3 CBFM Planning. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan workshop di Mercure Hotel Padang pada hari pertama. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke area penanaman di demplot agroforestri di Hutan Nagari Paru-KPHL Sijunjung-Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat,  salah satu lokasi terpilih (pilot site) pada hari kedua. Selanjutnya, kunjungan budaya (cultural visit) beberapa obyek wisata di Bukittinggi pada hari terakhir.

60 orang peserta yang hadir yaitu berasal dari Department of Environment Resources Filipina; Royal Forest Department Thailand; Sekretariat AFoCO Korea Selatan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia yang diwakili Badan Litbang dan Inovasi, dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait lainnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, KPHL Sijunjung-Sumbar, KPHL-Batutegi-Lampung, KPHL Sikka-Nusa Tenggara Timur dan HKm Tuar Tana Sikka yang merupakan para pihak terkait yang aktif dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.***Tim AFoCO & Risda Hutagalung