KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id

Berita LHK
Posted by Rizda Hutagalung - 08:12 am, 06. July 2018 - 11 klik

Beri Hak Kelola Hutan kepada Masyarakat, MPR Apresiasi KLHK

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 5 Juli 2018. Sekali lagi, program prioritas KLHK mendapat pujian dari parlemen. Kali ini, Badan Pengkajian Majelis Permusyawatan Rakyat (BP MPR) RI, mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi-JK dalam hal ini KLHK, yang telah memberi hak akses kelola hutan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pernyataan ini disampaikan anggota BP MPR, Muspani usai mendengarkan pemaparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam pleno Lembaga Pengkajian MPR RI terkait kebijakan lahan dan hutan untuk ekonomi, kelestarian dan masyarakat adat dalam rangka penyiapan GBHN, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

"Kami apresiasi keberpihakan pemerintah dalam alokasi akses kelola hutan dan redistribusi lahan hutan kepada rakyat kecil yang selama ini belum pernah dilakukan dahulu,” ujar Muspani.

Sejak 2015, Pemerintahan Jokowi – JK telah mengalokasikan 12,7 juta ha kawasan hutan untuk program perhutanan sosial (PS). Diketahui, PS dilaksanakan dengan lima skema yakni Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat (HA).

Sampai pertengahan Juni 2018, capaian pemberian hak akses kelola kawasan hutan PS telah mencapai 1,7 juta hektar (ha) dari target 2 juta ha di 2018. Secara keseluruhan, sampai 2019 ditargetkan dapat terealisasi 4,38 juta ha.

Menanggapi itu, Menteri Siti mengucapkan terima kasih. Menurutnya, para anggota BP MPR adalah senior-senior pemikir. “Para senior BP MPR memberikan catatan kritis berkenaan posisi hutan dan tanah serta bagaimana memposisikan secara konsitusional,” ujar Menteri Siti.

Kepada anggota BP MPR, Siti Nurbaya mengaku mencoba berpijak pada Tap MPR Nomor IX tahun 2001 Pasal 2, 3 dan 5 untuk menyikapi masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Untuk itu, KLHK masih harus dan akan mendalami setiap masukan.

“KLHK akan mengundang kembali beberapa anggota BP MPR untuk membahas tentang Tap MPR tersebut terkait tanah dan hutan serta konteks pembaharuan agraria dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam. Mudah-mudahan secepatnya ditindaklanjuti persiapannya,” pungkas Siti Nurbaya.(*)

Sumber: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1326

Ikut Kami