KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id

Berita Litbang
Posted by Rizda Hutagalung - 01:56 pm, 08. June 2018 - 86 klik

Berkunjung ke BP2LHK Makassar, Komisi 3 DPRD Sultra Konsultasi tentang Kerusakan Lingkungan

BP2LHK Makassar (7/6/2018)_Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang membidangi pembangunan berkunjung ke Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Makassar, Rabu (6/6/2018). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi dan konsultasi mencari format solusi yang tepat untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Konawe Utara, Kolaka Utara dan Kolaka Selatan.

“Rusaknya lingkungan hidup yang disebabkan berbagai kegiatan tambang yang tidak sesuai dengan peraturan menjadi konsen semua pihak diera sekarang ini,” kata salah seorang anggota dewan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Litbang LHK Makassar, Ir. Misto MP menyampaikan bahwa untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut perlu adanya sinergitas dari berbagai pihak. “Untuk area yang izin usahanya sudah diserahkan atau telah diambil alih oleh pemerintah setempat, maka bilamana area tersebut merupakan kawasan hutan poduksi dan konservasi, Dinas kehutanan setempat dapat segera menyusun rencana rehabilitasi hutan dan lahan melalui KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) selaku perpanjangan tangan di tingkat tapak dan mengkoordinasikannya dengan BPDAS HL (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung) serta BPHP (Balai Pengelolaan Hutan Produksi).

Menurutnya, ke depan perlu adanya pengawasan yang serius terhadap perusahaan pertambangan di Propinsi Sultra oleh berbagai pihak yang bertanggungjawab.

Balai Litbang LHK Makassar dalam hal ini dapat memberikan kontribusi bila dibutuhkan disaat penyusunan perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dari segi litbang untuk mencapai sasaran kegiatan RHL yang tepat.

“Kami siap membantu bila dibutuhkan dengan teknologi hasil litbang yang telah diperoleh dan dapat diterapkan untuk kegiatan reklamasi areal bekas tambang,” kata Hasnawir, S.Hut, M.Sc, Ph.D., peneliti BP2LHK Makassar.

Diskusi ini diharapkan menjadi awal pencarian solusi untuk mengembalikan fungsi kawasan yang telah rusak akibat kegiatan pertambangan di Propinsi Sulawesi Tenggara sehingga lingkungan yang baik dan hutan lestari dapat dinikmati oleh generasi penerus dimasa mendatang.***IKI