KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id

Berita LHK
Posted by Rizda Hutagalung - 10:33 am, 07. May 2018 - 33 klik

KLHK Tingkatkan Kapasitas Fisik dan Sarana Prasarana Pencegahan Karhutla

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 4 Mei 2018. Menghadapi musim kemarau, Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK – Manggala Agni terutama di 33 wilayah rawan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi melakukan segala kesiapan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satunya dengan terus meningkatkan kapasitas secara fisik dan dukungan sarana prasarana. 
 
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan dalam kunjungan untuk memberikan motivasi kepada anggota Daops Manggala Agni Batam, Riau, menyampaikan bahwa Manggala Agni harus tetap semangat dan selalu berpikiran positif dalam bekerja. KLHK melalui Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan akan memberikan dukungan sarana prasarana yang dibutuhkan di lapangan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 
 
“Manggala Agni ditempatkan pada wilayah-wilayah rawan karhutla dengan tujuan agar upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang sudah terlatih. Upaya pencegahan tetap harus dikedepankan untuk menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran”, tambah Raffles. 
 
Salah satu Daops Manggala Agni di Indonesia adalah Daops Batam yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaan tugasnya, Manggala Agni melakukan upaya pengendalian karhutla seperti pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla. Jumlah anggota Daops Batam sejumlah 30 orang yang terbagi menjadi dua regu yang secara aktif melakukan upaya-upaya pengendalian karhutla di wilayah yang menjadi salah satu jendela Indonesia dengan negara tetangga itu.
 
Dalam kurun waktu Januari hingga April 2018, sudah 25 kejadian karhutla seluas ± 129,62 ha berhasil ditangani oleh Manggala Agni Daops Batam. Sebagian besar kebakaran terjadi pada kawasan hutan lindung yang tersebar di beberapa Kecamatan seperti : Sei Beduk, Sekupang, Galang, Batu Ampar, Sagulung, Batuaji, Nongsa, dan Kecamatan Batam Kota. 
 
“Keberadaan Manggala Agni Daops Batam sangat penting dalam upaya pemerintah menangani karhutla yang terjadi, sehingga kebakaran dapat segera tertangani dan tidak sampai berdampak kabut asap”, tandas Raffles. 
 
Selain Daops Batam, Manggala Agni Daops Ketapang juga terus melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan pengolahan cuka kayu kepada masyarakat yang berasal dari Desa Sei Awan Kiri, Tempurukan, Laman Dating, Sei Besar, dan Desa Sei Pelang (3/5/2018). Pelatihan yang mengundang pakar dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan KLHK juga diikuti oleh perwakilan Manggala Agni se-Kalimantan dan para pelaku usaha kehutanan setempat. 
 
Pelatihan ini menawarkan salah satu solusi bagi masyarakat dalam membuka lahan tanpa bakar. Bahan bakaran berupa biomassa yang berasal dari sisa tebangan di lahan dapat diolah menjadi cuka kayu yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. 
 
Tidak hanya pelatihan, untuk meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat, KLHK terus membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (API) di Sumatera Selatan (3-4/5/2018). MPA dibentuk pada enam desa rawan, dua desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tepatnya Desa Jejawi dan Desa Tanjung Aur, Kecamatan Jejawi. Di kabupaten Banyuasin, MPA dibentuk di Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang dan Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, sedangkan di Kabupaten Lahat di Desa Mulia Abadi dan desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida. 
 
Sementara Pantauan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK pada Rabu (02/05/2018) pukul 20.00 WIB, mendeteksi ada empat hotspot yang terpantau satelit NOAA-19, masing-masing satu titik di Riau dan Sumatera Utara, dan dua titik di Kalimantan Barat. Sementara Satelit TERRA-AQUA (NASA) mendeteksi delapan hotspot dengan rincian masing-masing satu titik di Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat serta masing-masing tiga titik di Aceh dan Sulawesi Selatan.
 
Sumber: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1214