KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id

Fokus Litbang
Posted by Rizda Hutagalung - 03:07 pm, 27. April 2018 - 323 klik

FGD RUU Sisnas Iptek: Semua Kebijakan Pembangunan Nasional di Indonesia Harus Didasari Hasil Riset

BLI (Jakarta, 27/4/2018)_Untuk mendapat masukan dari Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK terhadap RUU Sisnas Iptek yang akan menggantikan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Litbang dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Tim Pansus dari Komisi 7 DPR RI hadir dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di Jakarta, Kamis (26/4).

Daryatmo Mardiyanto, Ketua Tim Pansus RUU Sisnas Iptek mengatakan, peranan Iptek sebagai instrumen perwujudan tujuan nasional sangatlah penting. “UU No. 18 Tahun 2002 (tentang Sistem Nasional Litbang dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) saat ini sudah tidak lagi dapat mendukung perwujudan tujuan nasional, kedatangan kami di FGD ini adalah untuk menerima masukan dari BLI ke RUU SISNAS yang akan dibahas secara komprehensif di DPR nanti,” kata Daryatmo.

Daryatmo menegaskan, terdapat beberapa masalah krusial yang harus di atur dalam RUU Sisnas IPTEK ini, diantaranya adalah Kedudukan IPTEK dalam Kebijakan Negara, Sistem Nasional IPTEK, Kelembagaan Politik Anggaran,  Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Sumber Daya IPTEK.

Menurutnya, Pengaturan Sisnas IPTEK harus bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan Negara sesuai Alinea 4 Pembukaan UUD Negara RI 1945. “Oleh karena itu dalam RUU ini harus ditegaskan bahwa jalannya pembangunan harus berbasis pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Science Based Policy),” tambah Daryatmo.

Senada dengan Ketua Pansus, Rieke Diah Pitaloka "Oneng", yang juga Anggota Tim Pansus mengatakan, kedepan, setiap kebijakan terkait pembangunan nasional harus berbasiskan riset mendalam yang diperoleh dari lembaga-lembaga riset Nasional yang ada di Indonesia.

“Hasil kebijakan yang didasari riset tersebut dipastikan menghantarkan indonesia menjadi Negara Industri yang berbasis pada riset nasional,” tegas Rieke.

Sebagai masukan untuk RUU Sisnas IPTEK, Kepala BLI, Agus Justianto menyampaikan ada 13 poin perspektif KLHK, diantaranya adalah asas, kelembagaan, iptek tradisional, kolaborasi dan kerjasama, etik, analisis dampak, diseminasi, data dan informasi, penguatan jejaring, pembiayaan, kemanfaatan, SDM peneliti dan arah kegiatan litbang.

Selain masukan dari Kepala BLI, juga terdapat beberapa masukan dari peserta FGD. Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK memberikan masukan dua hal, yaitu peningkatan daya saing dengan peningkatan pendanaan serta kelenturan mekanisme pengelolaan keuangan terkait perolehan pendanaan dari pihak swasta.

FGD yang diadakan di Hotel Century Park, Jakarta ini selain dihadiri Ketua Tim Pansus, juga dihadiri oleh anggota tim serta staf yang berjumlah 30 orang. Sedangkan peserta dari BLI terdiri dari Kepala BLI, Sekretaris BLI, Kepala Puslitbang Hutan dan Puslitbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim serta Kepala Balai lingkup BLI. Turut hadir juga para profesor riset BLI dan peneliti, serta struktural lingkup Sekretariat BLI.

Sebagai informasi, pencarian masukan terhadap RUU Sisnas ini telah dimulai dari bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang. Beberapa lembaga yang telah didatangi oleh Tim Pansus RUU Sisnas IPTEK adalah lembaga-lembaga litbang kementerian, instansi terkait, BUMN, perguruan tinggi, beberapa pakar bidang Iptek dan hukum, serta panitia antar kementerian.***MSC