KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id

Fokus Litbang
Posted by Muhamad Sahri Chair - 06:58 am, 27. April 2018 - 140 klik

Dukung Tim Pansus Komisi 7 DPR RI Merevisi UU No.18 Tahun 2002, BLI KLHK Adakan FGD RUU Sisnas Iptek

BLI (Jakarta, 26/4/2018)_"Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi banyak terdapat kelemahan dan sudah tidak memadai lagi dalam pemenuhan kebutuhan IPTEK, sehingga kebutuhan dalam menjawab tantangan perkembangan jaman dalam pembangunan nasional belum cukup mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional," ungkap Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI), Agus Justianto pada acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Panitia Komisi 7 DPR RI di Jakarta (26/4).

FGD yang dilaksanakan oleh BLI tersebut merupakan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada Anggota Pansus Revisi UU No. 18 Tahun 2002 Komisi 7 DPR RI yang diamanatkan melalui pesan Menteri LHK, bahwa sebagai salah satu bagian pemerintah Indonesia, KLHK berperan memajukan iptek bidang LHK. KLHK menempatkan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi pada tempat yang sangat penting, agar proses pengambilan kebijakan menjadi scientifically based dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong kemajuan bangsa dan negara.

Menurut Agus, tantangan pembangunan bidang LHK saat ini adalah perhutanan sosial, reforma agraria, pencemaran, pengelolaan sampah dan B3, perubahan iklim dan kebakaran hutan, rehabilitasi sumber daya hutan dan lingkungan, konservasi sumber daya genetik dari hutan. semuanya itu sangat memerlukan iptek sebagai solusi. “Oleh karena itu kegiatan iptek di LHK diarahkan untuk menjawab tantangan perkembangan jaman dan isu global tersebut,” kata Agus.

Sementara itu, Agus menjelaskan hasil pencermatan dan analisis BLI terhadap kelemahan yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2002 diantaranya adalah, UU tersebut belum mengatur mekanisme koordinasi antar lembaga dan sektor, pada tingkat  penetapan agenda, tingkat perencanaan program dan anggaran dan tingkat pelaksanaan. "UU ini juga belum mengatur secara jelas dan lugas, aspek pembinaan pemerintah terhadap kelembagaan, SDM Peneliti, dan jejaring kegiatan litbang serta kajian dan terapan iptek," tambah Agus.

Selain itu UU tersebut juga memiliki kelemahan dalam harmonisasi dengan perkembangan peraturan Perundang-undangan lainnya terutama dengan peraturan Undang-undang sistem keuangan negara dan sistem perencanaan nasional, serta belum mengatur hal-hal khusus dan strategis lainnya seiring perkembangan iptek saat ini.

Secara khusus, Agus mengatakan Undang-undang yang telah ada selama 16 tahun ini, juga tidak menyesuaikan kondisi global saat ini. Terkait Protokol Nagoya dalam akses iptek dan kearifan lokal, Protokol Kartagena dalam perlindungan resiko terhadap pekembangan bioteknologi modern, serta Paris Agreement dalam pembangunan rendah karbon dan resilien terhadap perubahan iklim.

Terdapat juga kelemahan dalam mengakomodir kerjasama dengan pihak swasta. Menurut Agus, banyak juga litbang yang terdapat di swasta, disana banyak terdapat dana CSR,  yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan iptek untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara khusus, Agus mengucapkan terima kasih kepada Tim Pansus Komisi 7 DPR RI yang telah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan dan kemajuan IPTEK di Indonesia dengan merevisi UU Nomor 18 Tahun 2002 tersebut.

RUU SISNAS IPTEK yang akan dibahas oleh Tim Pansus adalah inisiatif pemerintah dan telah diserahkan ke Komisi 7 DPR RI untuk dibahas bersama pemerintah. saat ini Komisis 7 DPR RI masih menggali masukan dari masyarakat dan instansi terkait guna menyusun daftar inventarisasi, masih ada materi yang terlewatkan dan perlu dimasukkan ke dalam RUU. KLHK melalui BLI akan memberikan catatan serta masukan kepada Tim Pansus Komisis 7 DPR RI untuk dirumuskan ke dalam TIM.***MSC