KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id

Berita
Posted by Rizda Hutagalung - 08:23 am, 16. April 2018 - 121 klik

Perkuat Koordinasi Pengendalian Karhutla, KLHK Tetapkan Kriteria Teknis Status Siaga Darurat Karhutla

Nomor : SP. 193/HUMAS/PP/HMS.3/04/2018
 
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 13 April 2018. KLHK terus perkuat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama para pihak, untuk mencegah terjadinya bencana akibat asap karhutla. Hal ini terwujud dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Tengah, yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (12/04/2018).
 
Dalam Rakor tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi, Deputi Bidang Kamtibmas, Kemenko Polhukam, Bambang Sugeng, memberikan evaluasi upaya pengendalian karhutla tahun 2017. 
 
"Sinergi para pihak dalam mengendalikan karhutla di tahun 2017 sudah terjalin lebih baik daripada tahun sebelumnya sehingga Pemerintah berhasil mengatasi karhutla tahun kemarin", tutur Bambang dalam sambutannya. 
 
Hal serupa juga disuarakan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, yang menyampaikan bahwa, banyak tantangan yang dihadapi dalam pengendalian karhutla di tahun 2018, seperti kondisi iklim, Pilkada dan event Asian Games 2018, sehingga pengendalian karhutla harus benar-benar didukung dengan pendanaan yang kuat. 
 
"Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dukungan pendanaan untuk pengendalian karhutla yang bersumber antara lain dari DBH-DR, Anggaran Pendapatan Daerah Desa, serta Dana Desa”, tambah Raffles. 
 
Dukungan dari pemerintah daerah ini juga sangat diharapkan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG), khususnya dalam kegiatan restorasi gambut di Kalimantan Tengah melalui mekanisme penganggaran Tugas Pembantuan (TP). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Utama BRG, Hartono.
 
Sementara Kepala Seksi Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Direktorat Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Bambang Raflis, menyampaikan bahwa, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) dapat digunakan untuk penanggulangan karhutla, dan ia berharap alokasi ini dapat digunakan secara tepat, efektif, dan efisien. 
 
Selain itu, mendukung optimalisasi koordinasi para pihak ini, KLHK juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang kriteria teknis dan penetapan status kesiagaan atau darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). "Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta respon cepat upaya penanganan Karhutla secara dini", jelas Raffles. 
 
Pada kesempatan yang sama, Raffles dan tim juga meninjau beberapa lokasi sumur bor yang telah dibangun oleh BRG di Desa Taruna, Kecamatan Jabirenjaya, Kabupaten Pulang Pisau. Kondisi sumur bor masih dalam kondisi baik dan siap digunakan sebagai sumber air untuk pemadaman jika terjadi karhutla. 
 
Turut hadir dalam Rakor, perwakilan dari Kementerian Keuangan, BMKG, BNPB, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, serta instansi pemerintah kabupaten/kota lingkup Provinsi Kalimantan Tengah.
 
Sementara pantauan Posko Pengendalian Karhutla KLHK pada Kamis, 12 April 2018, pukul 20.00 WIB, berdasarkan satelit NOAA-19 terpantau tiga hotspot, dua titik di Provinsi Riau dan satu titik di Sumatera Utara. Berdasarkan Satelit TERRA-AQUA (NASA) terpantau lima hotspot, tiga titik di Riau, satu titik di Sumatera Utara, dan satu titik di Sulawesi Selatan.(*)
 
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Djati Witjaksono Hadi – 081375633330
 
Sumber: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1167