KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id

Berita LHK
Posted by Rizda Hutagalung - 08:11 am, 11. April 2018 - 109 klik

KLHK Tindak Pelaku Pengolahan Kayu Ilegal

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Selasa, 10 April 2018. Tim Balai Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Sumatera, mengamankan pabrik pengolahan kayu tak berizin berikut barang bukti di Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lecir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pukul 15.00 WIB, Sabtu, (7/4). Tim menahan satu orang pemilik pabrik dan satu buruh pengolah kayu.
 
Menindaklanjuti laporan masyarakat, Tim menjalankan operasi di Sungai Lalan, Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lecir, Kabupaten Musi Banyuasin, dan menemukan pengolahan kayu (sawmill) sedang beroperasi. Pemilik sawmill tidak bisa menunjukkan surat izin atau dokumen legalitas aktivitas penggergajian itu dan tidak ada dokumen kepemilikan kayu yang sah. Kemudian Tim menahan DD pemilik sawmill dan NP operator penggergajian kayu gelondongan.
 
Diamankan barang bukti berupa 1 buku nota kontan, 1 buku catatan pengeluaran dan pemasukan kayu, 1 ponsel merk Nokia Seri 101 warna hitam-biru, 1 parang, 1 linggis, 1 unit mesin industri pengolahan kayu gelondongan menjadi kayu olahan, dan 9 batang kayu gergajian sebagai sampel.
 
“Pelaku kejahatan illegal logging ini sudah seharusnya dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera. Kalau tidak ditindak tegas semakin lama semakin habis hutan kita,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani, yang biasa disapa Roy ini tegas.
 
Roy juga mengungkapkan illegal logging masih marak terjadi di Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Kementerian LHK saat ini terus mengintensifkan operasi penegakan hukum untuk illegal logging khususnya di beberapa tempat pengolahan kayu dan pelabuhan.
 
“Kejahatan illegal logging ini harus ditindak tegas karena merusak hutan, mengancam keselamatan masyarakat karena menimbulkan bencana ekologi, dan merugikan negara,” ujar Roy.
 
Adanya laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan operasi intelijen selama dua bulan menjadi kunci sukses operasi pengamanan peredaran hasil hutan ini. Kepala Balai Gakkum Sumatera, Kementerian LHK, Edward Sembiring, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi sehingga kasus ini bisa diungkap.
 
Sebagai informasi, pelaku melanggar Pasal 87 Ayat 1 Huruf a, b, Jo. Pasal 12 Huruf k, l, m dan/atau Pasal 94 Ayat 1 Huruf a dan c, Jo. Pasal 19 Huruf a dan d, Undang-Undang No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pembertantasan Perusakan Hutan, Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, hukum pidana denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 2,5 miliar.