KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id

Fokus Litbang
Posted by Rizda Hutagalung - 03:36 pm, 06. April 2018 - 242 klik

Untuk Realisasikan Benchmark Pembangunan LHK 2018-2019, KLHK Siapkan 6 Langkah Strategis Berbasis Masyarakat

BLI (Samarinda, 05/04/2018)_Saat membuka acara 10th IndoGreen Environment & Forestry Expo 2018, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono mewakili Menteri menyampaikan bahwa benchmark atau tolok ukur pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2018 – 2019 adalah mengatasi kemiskinan, meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya investasi dan ekspor bidang kehutanan.

Untuk merealisasikan benchmark tersebut, menurut Bambang perlu dilakukan 6 (enam) langkah strategis, yaitu alokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi; Pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan; Konservasi dan pemeliharaan biodiversity dan biosfer; Peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja; Pengendalian kejahatan lingkungan; serta Kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha sumberdaya hutan dan sumberdaya sampah/limbah dan dalam pengawasan sosial perizinan dan pengendalian lingkungan; serta Mendorong law enforcement serta public campaign.

“Sekarang arah pemanfaatan kita, tidak hanya diberikan kepada sektor swasta, tetapi juga diberikan akses kepada masyarkat melalui perhutanan sosial,” kata Bambang di Samarinda Convention Hall, Samarinda, Kamis (05/04/2018).

Menurut Bambang, pemerintah dalam hal ini KLHK akan segera melakukan review atas kebijakan-kebijakan yang ada. Termasuk, bagaimana agar regulasi-regulasi ini bisa bersandingan antara pemerintah pusat, provinsi dan tingkat tapak yaitu kabupaten/kota.

“Semuanya itu tidak lepas dari pengawasan kita semua. Dimana Masyarakat menjadi penentu ekonomi kita. Dengan kearifan lokalnya, masyarakat di Kaltim misalnya diharapakan mampu membangkitkan ekonomi indonesia,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, berbagai kebijakan terus disusun oleh Kementerian LHK dalam pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan hutan.

“Kita sudah jelas punya konsep bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini yang harus kita dorong, yaitu bagaimana Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Kemasyarakatan harus menjadi bagian dalam mengelola hutan kembali,” jelas Bambang.

Dan yang paling penting, pasca sektor hulu ini, ada industi yang bisa mengelola. Siapakah itu? yaitu stakeholder, dunia usaha, dan masyarakat menjadi pelaku usaha. KLHK akan mereview regulasi, tentunya agar berbasis sosial dan lingkungan, sehingga tidak menganggu kelestarian sosial dan lingkungan.

“Oleh karena itu, kita berharap industri hutan yang ke depan, kita bangun harus berbasis masyarakat. Tanpa berbasis masyarakat, keberhasilan hutan tidak akan lestari,” tambah Bambang.

Hal inilah yang ingin disampaikan melalui pameran Indogreen ini. Melalui kegiatan yang melibatkan lembaga pemerintah pusat dan daerah, industri yang bergerak di bidang kehutanan, BUMN, dan lembaga-lembaga non pemerintah yang memiliki perhatian pada pelestarian lingkungan dan pengelolaan hutan, diharapkan dapat mendukung peningkatan kesadaran masyarakat dalam terus melestarikan hutan dan menjaga lingkungan.

Mengangkat tema “Kontribusi Ekonomi Sektor Kehutanan dalam Mendukung Pembangunan Nasional”, pameran ini bertujuan untuk mensosialisasikan program pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan hutan dan pelestarian lingkungan, penyebarluasan informasi tentang potensi usaha pengelolaan hasil hutan dan fasilitasi investasi sektor kehutanan, menciptakan pola kemitraan dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan, serta menjadi media pengayaan pengetahuan tentang pengelolaan hutan lestari.***RH

Berita Terkait:

10th IndoGreen Environment & Forestry Expo 2018: Kontribusi Ekonomi Sektor Kehutanan dalam Mendukung Pembangunan Nasional