KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id

Berita LHK
Posted by Rizda Hutagalung - 09:30 am, 08. February 2018 - 87 klik

KLHK Evaluasi Banjir Jakarta dan Longsor Puncak Jawa Barat

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 7 Februari 2018. KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), melakukan evaluasi cepat terkait bencana banjir di Jakarta dan longsor yang terjadi di daerah Puncak, Jawa Barat 5 Februari 2018 lalu. Tanggal 5 Februari 2018 kemarin, DKI Jakarta mengalami bencana banjir, yang diakibatkan oleh curah hujan lokal yang ekstrem. Saat itu juga terjadi longsor pada 5 titik berbeda di daerah Puncak, Jawa Barat. 
 
Hasil evaluasi kedua kejadian bencana ini dipaparkan oleh Direktur Jenderal PDASHL KLHK, Hilman Nugroho pada saat Media Briefing di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (7/2/2018). Mendampingi Hilman Nugroho, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan Daerah Aliran Sungai (PEPDAS), Yuliarto Joko Putranto, Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Hermono Sigit, dan Sekretaris Direktorat Jenderal PDASHL, Murdiyono.
 
Di awal, Hilman menjelaskan terkait longsor yang terjadi pada beberapa titik di Puncak, Jawa Barat. Longsor terjadi di daerah Widuri, Gunung Mas, Riung Gunung, Grand Hill dan sekitar masjid Atta’awun. Semua titik longsor tersebut berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Hulu.
 
Ada 6 tipe longsor, translasi, rotasi, pergerakan blok, reruntuhan batuan, rayapan tanah dan aliran bahan rombakan. Longsor di kawasan ini bertipe translasi, yaitu masa tanah yang bergerak turun sesuai bidang gelinciran yang rata. “Tipe longsorannya adalah translasi, tidak ada rayapan, pergerakan blok, rotasi dan lain sebagainya.”, jelas Hilman.
 
Lebih lanjut, Hilman menerangkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya longsor ini adalah tingginya curah hujan antara 148-151 mm/hari yang berlangsung selama 2-3 hari di kawasan tersebut. Faktor lainnya dalah perencanaan tata ruang yang belum optimal, kegagalan struktur dinding tanah dan keterlanjuran aktivitas manusia di atasnya. 
 
Untuk tindak lanjutnya, KLHK akan melakukan review tata ruang dengan detail berbasis DAS. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) pada hulu sungai baik di dalam atau luar kawasan hutan. Kemudian untuk perkebunan teh yang mempunyai kelerengan tinggi agar ditanami pohon akar dalam. Sosialiasi, penyuluhan serta penegakan hukum terus dijalankan.
 
Hilman mengharapkan penyelesaiannya harus dilakukan dengan baik, bila daerah hulu sudah bagus, bagian hilir juga harus dijaga dengan baik. Kawasan pemukiman juga perlu dikendalikan, harus ada imbal balik bagi lingkungan seperti membesarkan atau melebarkan sungai, terutama yg mendekati hilir.
 
Sedangkan untuk banjir di DKI Jakarta, Direktur PEPDAS KLHK, Yuliarto menjelaskan hasil analisis penyebab banjir yang terjadi pada DAS Ciliwung. Terdapat 6 DAS yang mengepung DKI Jakarta, yaitu Angke-Pesanggarahan, Krukut, Ciliwung, Sunter, Buaran, dan Cakung. “Kontribusi Ciliwung ini hanya 25% terhadap banjir di DKI Jakarta, jika dilihat dari luasannya, berbeda dengan banjir besar tahun 2013, dimana DAS yang lain juga ikut membanjiri Jakarta.”, terang Yuliarto.
 
Pada saat sebelum terjadinya banjir, curah hujan di DKI Jakarta mencapai 152mm/hari selama 3 hari. Curah hujan yang di atas 100mm/hari ini dikategorikan dalam level yang tinggi. Banjir yang terjadi di Jakarta ini termasuk dalam kategori banjir genangan. Selain faktor curah hujan yang tinggi, berkurangnya daerah resapan di Jakarta juga mempengaruhi terjadinya banjir tipe ini.
 
Perencanaan tata ruang juga menjadi faktor lain penyebab terjadinya bencana ini. Satu yang menjadi sorotan Yuliarto, drainase di DKI Jakarta ini kurang baik. Hal ini dikarenakan pertumbuhan pemukiman yang sangat pesat dan bertambahnya sedimentasi dari atas yang menyebabkan daya tampung makin turun, kapasitas pengairan menjadi berkurang, sehingga jika ada debit tertentu yang besar akan terjadi banjir.
 
Selain itu, terdapat beberapa lokasi di DKI Jakarta seperti Rawamangun, Rawajati, Srengseng Sawah yang secara alami merupakan daerah genangan banjir saat ini berubah menjadi kawasan pemukiman. Disamping itu, terdapat beberapa situ yang telah berubah fungsinya. Adanya Situ penting untuk mengamankan banjir yang akan menjadi penampung sementara air sebelum dialirkan ke laut.
 
Upaya pengendalian yang akan dilakukan adalah memperbanyak ruang terbuka hijau menjadi 10% dari luas wilayah DKI Jakarta, dan 1.200 Ha di daerah hulu. KLHK juga akam membuat sumur resapan 165.000 unit di DKI Jakarta, dan 380.776 unit di daerah hulu. Di daerah hulu dibuat Dam Penahan sebanyak 258 unit, Gully Plug 125 unit, dan kolam retensi 5.000 unit di DKI Jakarta, 27.050 unit di hulu, serta membuat sistem Terasering seluas 994,10 Ha dibeberapa tempat.
 
Dalam tata ruang ada pola ruang dan struktur ruang, KLHK bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang saat ini tengah melakukan pemetaan dan membuat pola ruang. Ini harus diusulkan oleh daerah, dan KLHK akan melakukan simulasi untuk melihat sejauh mana ini dapat menampung banjir. Pola ini sudah dilakukan di daerah Cimacan pasca banjir Garut.(*)
 
Sumber: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1042