KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia
www.menlhk.go.id

Berita LHK
Posted by Rizda Hutagalung - 12:00 am, 01. February 2018 - 76 klik

Perwujudan Nawacita Melalui Konfigurasi Bisnis Baru Kehutanan

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 1 Februari 2018. Potensi pemanfaatan hutan dan pasokan bahan baku industri tahun 2045, dapat menghasilkan devisa 97,51 milyar US$/tahun, atau setara dengan 8,9 kali devisa tahun 2017. Hal ini dapat terwujud melalui konfigurasi bisnis baru kehutanan, yaitu: industri berbabis hasil hutan bukan kayu; pengembangan agroforestry; ekowisata; jasa lingkungan, dan bio energi.

Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal KLHK menyampaikan, “Potensi pemanfaatan hutan ini merupakan bentuk penerapan Nawacita dari sektor kehutanan, yang ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup harus lebih baik yang artinya kualitas air, udara dan land cover juga harus lebih baik”.

Ia juga menyampaikan bahwa perlu kerjasama dengan berbagai pihak, terutama pihak pelaku industri bidang kehutanan untuk melaksanakan pemerataan ekonomi dari sektor kehutanan sambil mendorong produktifitas hutan Indonesia. KLHK menurutnya telah melakukan beberapa perbaikan regulasi yang telah disepakati dengan para pelaku usaha, dimana hal ini juga mampu mendorong terciptanya good governance.

Selain hasil hutan kayu, Indonesia sedang menggalakkan produksi hasil hutan bukan kayu, untuk agroindustry yang digarap bersama-sama dengan pertanian dimana alokasinya adalah sekitar 20% untuk tanaman kehidupan, sebagian lainnya untuk ekowisata, dimana salah satu yang cukup berhasil adalah kawasan ekowisata di Danau Toba dan juga Kalimantan Timur yang mengembangkan wisata alam orangutan, bekantan dan hutan pantai, ekowisata seperti jasa tata kelola air. Indonesia juga memiliki potensi biomassa yang sangat besar.

“Di APHI itu, konsep berbisnisnya selain mendapat revenue, berbisnis juga harus dapat menciptakan hutan yang lestari, berkelanjutan dan berkeadilan, baik di hutan tanaman, hutan restorasi, hutan rakyat, dll, serta mampu menyerap tenaga kerja”. Ungkap Indroyono Soesilo, Ketua Asosasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Kondisi sektor usaha hulu kehutanan Indonesia saat ini menunjukkan penurunan. Dari 260 izin usaha pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan hutan alam yang masih berjalan sebesar 78%, sementara izin usaha hutan tanaman dari 292 izin yang ada sekitar 59% masih aktif, serta 16 izin restorasi ekosistem.

Saat ini, bagaimana sebenarnya kondisi atau prestasi dari sektor kehutanan. Bila melihat dari sektor produksinya ada tren yang naik bila dibandingkan dari tahun 2013 ke tahun 2017, produksi kayu bulat lebih banyak dari hasil hutan tanaman yang mencapai 38,8 juta m3 pada tahun 2017, sementara dari hutan alam hanya 5,34 juta m3. Hutan tanaman itu bersifat berkelanjutan atau sustainable, artinya apa yang ditebang pasti akan ditanami kembali, karena keperluannya untuk industri dengan sifat produksi massa (mass production).

Sementara sepanjang 2012-2016, penerimaan PNBP dari sektor kayu dan non kayu tercatat memberikan PNBP senilai sekitar 1,4 Triliun. Secara kinerja ekspor produk kayu Indonesia selama enam tahun mengalami kenaikan. Bila di tahun 2012, dari sektor produk kayu Indonesia mengekspor US$ 10.02 Milyar, sementara tahun 2016 industri ekspor produk kayu sebesar US$ 9,87 Miliyar dan tahun 2017 meningkat hingga US$ 10.94 Miliyar, dengan tren yang cukup baik untuk industri plywood (kayu lapis), dan furniture.

Menurut Indroyono, APHI telah membuat road map Pembangunan Kehutanan Indonesia dari tahun 2016-2045. Menurutnya perlu dilakukan upaya perbaikan bisnis proses di sektor kehutaan.

Sementara itu MenLHK, saat kongres pengusaha hutan beberapa waktu yang lalu, telah menyampaikan untuk para pengusaha juga mulai melakukan diversifikasi baik melalui agroforestry, ecotourism dan lain sebagainya yang bisa segera dikembangkan, ditambah lagi transparansi segala bentuk perizinan.

Sumber: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1033