Penurunan Emisi dan Rencana Pembangunan Tidak Lagi Dipertentangkan

Posted By sahri 12 October 2017 - 09:33 am

Samarinda (B2P2EHD, 11/10/2017)_Penurunan emisi dan rencana pembangunan bukan saatnya lagi untuk dipertentangkan. Demikian pernyataan pertama yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Ibu Dr. Nur Masripatin pada acara Sosialisasi Nationally Determined Contributions (NDC) : Peran Daerah dalam Pencapaian Target NDC di Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan, selasa, 26/9.

Acara ini merupakan rangkaian kelanjutan dari Sosialisasi NDC, Peran Daerah Dalam Pemenuhan Target NDC yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didukung oleh SICCR – TAC (Support to Indonesia’s Climate Change Response – Technical Assistance Component) pada tanggal24-25 Agustus 2017 di Gedung  Manggala Wanabhakti, Jakarta.

Dr. Tien Wahyuni, Peneliti dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa (B2P2EHD) yang berkesempatan mengikuti rangkaian acara tersebut, melaporkan, bahwa komitmen penurunan emisi dan rencana pembangunan harus seiring dan menjadi point penting sehingga penurunan emisi tercapai dan pembangunan sesuai rencana.

“Di Kalimantan Timur terdapat beberapa inisiatif yang dapat memudahkan stakeholders untuk menterjemahkan kegiatan penurunan emisi ke dalam perhitungannya dan yang terpenting dipastikan konsistensi implementasi dan monitoring evaluasi pencapaian komitmen sesuai yang telah ditetapkan.” Ujar Tien.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur. H. Awang Faroek Ishak, mengatakan dalam sambutannya, Kaltim telah merubah struktur perekonomian yang semula ditopang ekstraksi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, menjadi berorientasi pada pemanfaatan energi yang terbarukan serta kegiatan pembangunan yang ramah lingkungan.

Menurutnya, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim merupakan solusi terhadap benturan kepentingan antara perlindungan lingkungan dan aktivitas pembangunan (terutama infrastruktur).

Pelaksanaan Sosialisasi NDC ini melalui proses diskusi dalam Pleno 1 dan Pleno 2, masing-masing menghasilkan rumusan (wrap-up) dan tindak lanjut sebagai berikut:

  1. Secara nasional, penurunan emisi merupakan kebijakan yang sifatnya makro, yang digambarkan dalam target-target di setiap sektor dan indikasi target sektoral yang merupakan rincian dari target 29% dan dapat di-disagrigasi ke tingkat sub-nasional. Dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan timur menyampaikan kesiapan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan sebesar 22 juta ton CO2eq di tahun 2030. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan capaian perkembangan upaya mitigasi yang dilakukan Provinsi Kalimantan Timur, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan adaptasi.
  2. Pada pleno 2, disampaikan aksi-aksi mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh multi-stakeholder yaitu oleh perusahaan REA Kaltim dan penggiat lingkungan Desa Merabu sebagai kampung iklim di Kab. Berau, Kalimantan Timur.

Usulan tindak lanjut, untuk sektor kehutanan ditindaklanjuti dengan diskusi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan KLHK untuk sinkronisasi “angka capaian” yang dimiliki, begitu juga untuk sektor limbah. Untuk perusahaan REA Kaltim, KLHK telah berdiskusi dengan sekretariat proper agar kegiatan yang berhubungan dengan upaya penurunan gas rumah kaca dapat dimasukkan dalam penilaian proper hijau dan emas.  Untuk pembelajaran program FCPF Carbon Fund, KLHK memposisikan REDD+ adalah bagian dari mitigasi yang dapat dijadikan kontribusi Indonesia dalam NDC/HRA. ***MAR

Write a comment

Komentar