Penyuluh: Ujung Tombak Pemberdayaan Masyarakat

Posted By Rizda 11 August 2017 - 06:24 am

BP2TPDAS (Solo, 10/08/2017)_Penyuluhan dan pendampingan merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh merupakan ujung tombak dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Dewi Retna Indrawati, M.P., Peneliti Balai Litbang Teknologi Pengelolaan (BP2TP) DAS dalam artikelnya pada Jurnal Kawistra, Vol. 6, No. 2, Agustus 2016:175-187. 

“Hal ini menunjukkan bahwa tugas penyuluh tidaklah ringan. Penyuluh tidak hanya sebagai penyampai informasi dan penyuluh, tetapi juga harus menjalankan peran sebagai konsultan, fasilitator, atau bahkan motivator,” kata Dewi dalam artikelnya. 

Dalam artikelnya, Dewi berharap dalam menjalankan perannya tersebut, penyuluh yang sebagian besar dari pertanian dan kehutanan haruslah memiliki kemampuan tinggi. Kualitas penyuluh harus ditingkatkan, tidak hanya yang berkaitan dengan teknologi terbaru, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat serta teknik komunikasi dan membangun kelompok yang produktif. 

“Upaya peningkatan kualitas penyuluh telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program pelatihan dan pembekalan. Dalam peningkatan kualitas penyuluh, juga perlu kreatifitas penyuluh untuk menggali informasi dan teknologi dari sumber-sumber lain,” ungkapnya. 

Dewi berharap dengan adanya penyuluh yang berkualitas mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui upaya memampukan dan memandirikan masyarakat melalui penyaradan, peningkatan kapasitas dan pemberian daya. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. 

Adapun pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS antara lain dilakukan melalui pendampingan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pemberian bantuan modal, sosialisasi dan diseminasi, penyediaan sarana dan prasarana, bantuan atau bimbingan teknis, serta pengembangan kelembagaan. 

Dalam artikelnya, Dewi menyatakan bahwa pemerintah juga telah melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan DAS yang menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu kegiatan pokok. Kegiatan tersebut antara lain Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA), Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT), dan pembangunan Areal Model DAS Mikro (MDM). 

“Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS sangat diperlukan. Hal ini tidak mengherankan karena sebagian besar wilayah DAS, khususnya DAS yang padat penduduk seperti di Pulau Jawa, merupakan lahan milik masyarakat yang pengelolaannya ditentukan oleh masyarakat selaku pemilik lahan,” ungkap Dewi. 

Menurut Dewi, dalam proses pemberdayaan masyarakat ada tiga tahapan penting, yaitu: pemberdayaan, yaitu tahap penyadaran, tahap peningkatan kapasitas (capacity building) yang meliputi peningkatan kapasitas manusia, organisasi, dan sistem nilai, serta tahap pemberian daya (empowerment) yaitu pemberian kekuasaan, otoritas, atau peluang. 

“Hal ini penting diperhatikan karena implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pemberdayaan dan belum bisa dikatakan berhasil,” kata Dewi.***

 

Informasi Lebih Lanjut:

Balai Litbang Teknologi Pengelolaan DAS (BPPTPDAS)

Website : http://dassolo.litbang.menlhk.go.id atau  http://balitekdas.org

Jl. Jend. A. Yani Pabelan Kotak Pos 295, Surakarta 57012, Telp.  0271 - 716709, Fax. 0271 – 716959

Write a comment

Komentar