Konfigurasi Baru Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Posted By lusi 07 August 2017 - 06:19 am

Jakarta, Kementerian LHK, Jum’at, 4 Agustus 2017. Dari 120 juta ha luas kawasan hutan Indonesia, 68,85 juta ha-nya adalah kawasan Hutan Produksi (HP) yang berfungsi untuk meningkatkan ekonomi, pertumbuhan dan Produk Domestik Bruto (PDB). Dari 68,85 juta ha tersebut dialokasikan untuk izin/konsesi 30,82 juta ha, dan yang belum dibebani izin 38,03 ha. Tujuan utama alokasi HP adalah memanfaatkan fungsi sumber daya hutan tanpa mengabaikan aspek lingkungan. 

Keberadaaan dan kualitas hutan menjadi unsur utama yang menentukan keberlanjutan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK, I.B. Putera Parthama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017 dengan tema “Untuk Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan” di Jakarta (04/08/2017),, menjelaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang mewujudkan konfigurasi bisnis baru pengelolaan sumber daya hutan.

Konfigurasi tersebut antara lain melalui koreksi alokasi sumber daya hutan, meningkatkan porsi yang dapat diakses/dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus sebagai solusi konflik dan pendorong efektifitas pengelolaan sumber daya hutan yang menyeimbangkan fungsi social dan ekonomi.

“Konfigurasi baru pengelolaan Hutan Produksi dapat melalui tiga skema Private-Community Partnership, yaitu: Kemitraan tanaman; Kerjasama Pemanfaatan Hutan antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan masyarakat; dan Kerjasama Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD)” jelas Putera Parthama. Sampai saat ini sudah ditetapkan 4,96 juta ha untuk areal HKm dan HD dan 6,83 juta ha untuk HTR.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Indroyono Soesilo, menjelaskan secara lebih detil konfigurasi bisnis baru kehutanan yang menurutnya merupakan jawaban dari tantangan pengelolaan hutan selama ini. Indroyono manjabarkan bisnis baru tersebut berupa: Industri berbasis hasil hutan kayu; agroforestry, ekowisata dan jasa lingkungan, stok karbon dan energy biomassa. 

“Hutan adalah solusi dari krisis pangan, energi dan air”, ucap Indroyono.

Konfigurasi baru bisnis pengelolaan sumber daya hutan memerlukan komitmen dan sinergi kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pihak swasta berperan sebagai kekuatan penarik (pull power), Pemerintah sebagai pendorong (push power), bagi usaha bisnis masyarakat.

“Dorongan dari pemerintah utamanya dalam bentuk regulasi, kebijakan dan fasilitasi untuk menggerakkan dunia usaha, memberdayakan masyarakat, dan mengkondisikan keduanya menjadi mitra setara”, ucap Putera Parthama menutup paparannya. 

Write a comment

Komentar