Komitmen Indonesia dalam Pendanaan Perubahan Iklim

Posted By lusi 04 August 2017 - 04:19 am

Jakarta, Kementerian LHK, Kamis, 3 Agustus 2017. Memenuhi mandat UUD 1945 Pasal 28 H dan Pasal 33 dan beriringan dengan kebutuhan yang sama negara-negara anggota di dunia, melalui berbagai konvensi, Pemerintah Indonesia telah melakukan Ratifikasi Paris Agreement atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. 

Secara konkret, Indonesia telah mempertegas komitmen dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dengan muatan pokok target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 % pada tahun 2030 dengan kondisi business as usual, atau 41% dengan kondisi dukungan kerjasama teknis luar negeri. Komposisi target penurunan emisi GRK terbesar yaitu dari sektor hutan dan lahan/ekosistem (17,2%), kemudian sektor energi (11%), limbah (0,38%), pertanian (0,32%) serta industri dan pabrik (0,10%). Sedangkan untuk adaptasi, komitmen Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap. Sektor hutan, lahan/ekosistem memiliki porsi paling besar dalam penanganan perubahan iklim. 

Untuk membahas kemungkinan sumber pendanaannya, pada hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017 dengan tema “Untuk Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan” di Jakarta (03/08/2017), hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. 

Dalam diskusi yang dimoderatori Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, terkait pendanaan perubahan iklim tersebut, Bambang menjelaskan bahwa di akhir tahun anggaran posisi uang pemerintah di perbankan mencapai 100 triliun yang belum terserap dan kembali ke Negara dalam bentuk SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Bambang berpesan agar setiap instansi di pemerintah pusat, provinsi dan daerah dapat mencermati anggaran SiLPA tersebut, yang dapat dialokasikan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim. “Banyak anggaran yang hanya dipakai untuk operasional, alangkah baiknya anggaran tersebut dipakai untuk perubahan iklim”, ucap Bambang. 

Sementara itu Mardiasmo menyatakan bahwa banyak sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk lingkungan dan perubahan iklim diantaranya dana transfer, dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Perbantuan termasuk hibah luar negeri untuk pendanaan lingkungan. “Tiap kabupaten/kota juga mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan dan bidang kehutanan dari Kementerian LHK yang dapat dialokasikan untuk program perubahan iklim”, jelas Mardiasmo. 

Pasca diterbitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diikuti Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Permendagri No 12 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, kewenangan bidang kehutanan dipindah dari kabupaten/kota ke provinsi. Tjahjo berharap adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam pengelolaan hutan termasuk pengendalian perubahan iklim. 

Write a comment

Komentar