Bagi Instansi Pemerintah, HKI Penting untuk Melindungi Kekayaan Intelektual, Lebih dari Sekedar Dapat Royalti

Posted By Rizda 21 June 2017 - 06:20 am

FORDA (Bogor, 20/06/2017)_Bagi instansi pemerintah, terlebih institusi riset, hak kekayaan intelektual (HKI) berupa hak paten, hak cipta maupun hak perlindungan varietas tanaman (PVT) sangatlah penting. Lebih dari sekedar untuk mendapat royalti, HKI penting untuk perlindungan hukum (hak eksklusif) atas kekayaan intelektual yang dihasilkan agar tidak diakui atau diklaim oleh pihak lain.

Menurut Dr. Sadjuga, M.Sc, Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kekayaan intelektual perlu didaftarkan menjadi HKI sebagai bukti hasil penelitian dan olah pikir para peneliti sebagai inventornya.

“HKI sekaligus menjadi pertanggungjawaban hasil penelitian kepada pemerintah dan kepada publik. HKI ini bisa saja didonasikan atau tidak ditarik royaltinya agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis, tapi harus disosialisasikan terlebih dahulu,” kata Sadjuga saat menjadi narasumber Sosialisasi HKI lingkup Badan Litbang dan Inovasi (BLI) di Kampus Gunung Batu, Bogor, Selasa (20/06).

Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan peserta yang mengatakan bahwa tidak semua hasil penelitian perlu didorong untuk dipatenkan mengingat banyak penelitian yang menyangkut aspek sosial kepada masyarakat sebagai pengguna hasil penelitian.

Sadjuga menambahkan, bahkan dengan adanya royalti yang dibayarkan pemegang paten, peneliti sebagai inventor ataupun institusi yang membawahinya punya hak eksklusif memberikan izin kepada masyarakat untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dimilikinya.

“Hak paten cuma berumur 20 tahun, setelah itu, kekayaan intelektual tersebut akan jadi milik semua umat manusia,” kata Sadjuga mayakinkan peserta yang hadir untuk segera mendaftarkan  kekayaan intelektual yang dimiliki institusinya.

Terkait itu, narasumber lainnya, Dra. Sri Sulistiyani, M.Si, pemeriksa paten tentang biologi dan bioteknologi dari Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM mengatakan, pemegang paten tidak boleh melarang pihak lain, meskipun tanpa persetujuannya, apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis, dengan syarat tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Setuju dengan itu, Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi, Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si yang memandu sesi diskusi mengatakan, hasil-hasil penelitian perlu didaftarkan menjadi HKI tidak semata-mata untuk mendapatkan royalti, melainkan untuk menjadi aset institusi.

“Di BLI banyak sekali hasil-hasil penelitian. Ada beberapa yang sudah didaftarkan menjadi HKI, tapi dibanding hasil-hasil litbang, itu belum seberapa. Kalau tidak cepat-cepat didaftarkan, takutnya diakui/diklaim oleh orang lain,” kata Sylvana kepada peneliti, kepala satker dan staf yang menangani diseminasi hasil-hasil penelitian lingkup BLI yang hadir pada sosialisasi tersebut.

Sylvana menyampaikan, sampai saat ini di Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian LHK tercatat 10 hak paten yang terdiri dari 8 paten yang masih terpelihara dan 2 paten yang diperoleh Puslitbang Hasil Hutan tahun 2017 ini.

Selain itu, tercatat 24 hak cipta yang diperoleh sampai  tahun 2016. Jumlah itu belum termasuk, 9 hak cipta yang diperoleh Puslitbang Hutan dan Puslitbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim tahun 2017 ini.

Hak paten yang dimiliki Badan Litbang dan Inovasi, KLHK, di antaranya: perekat tanin untuk produk perkayuan; Alat pendinginan asap dan proses untuk memproduksi cuka kayu dari pembuatan arang; Pembuatan biodiesel dari minyak jarak pagar dengan proses esterifikasi dan transesterifikasi; Alat ukur diameter pohon; Produksi gaharu buatan; Pompa penyemprot gendong untuk memadamkan api di lahan; Alat pemadam kebakaran di bagian dalam lahan gambut; dan pembuatan biodiesel dari minyak kesambi dengan proses esterifikasi/transesterifikasi.***RH

 

Download Materi:

Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dan Mekanisme Permohonannya

Strategi Nasional Kekayaan Intelektual-1

Strategi Nasional Kekayaan Intelektual-2

Strategi Nasional Kekayaan Intelektual-3

Strategi Nasional Kekayaan Intelektual-4

Write a comment

Komentar