Seperti Swedia, Indonesia Berkomitmen Memperkuat Peran Hutan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Posted By Rizda 22 May 2017 - 06:00 pm

FORDA (Bogor, 22/03/2017)_Sama seperti Swedia, Indonesia berkomitmen memperkuat peran hutan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini tersirat disampaikan Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan, Ir. Laksmi Dhewanti, MA, di hadapan Raja Swedia, Carl XVI Gustaf dan Ratu Silvia di Center for International Forestry Research (CIFOR) di Bogor, Senin (22/05).

Sebagaimana dikutip dari salah satu media online yang meliput pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Raja Swedia, Raja Carl XVI Gustaf di Istana Bogor, Senin (22/5) pagi, Swedia mempunyai komitmen jangka panjang dan berkesinambungan untuk hutan dunia. Dengan komitmen yang sama, Indonesia dan Swedia sepakat mempererat kerja sama di bidang kehutanan.

Terkait pembangunan berkelanjutan, Laksmi yang mewakili Menteri LHK menjelaskan, Indonesia telah meluncurkan dokumen Agenda 21 yang membahas Implementasi Agenda 21, mengevaluasi kemajuan MDG dan sekarang mengadopsi 17 sasaran SDG ke dalam pembangunan nasional.

“Indonesia telah berjalan menuju pembangunan berkelanjutan, selangkah demi selangkah dengan kemajuan, tantangan dan jalan ke depan,” kata Laksmi pada Seminar “Peran Kehutanan untuk Pembangunan Berkelanjutan” yang diadakan CIFOR.

Laksmi menjelaskan, pada tingkat nasional, Presiden Joko Widodo, memulai kepemimpinannya dengan menetapkan Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita). Nawa Cita ini mendefenisikan sembilan hasil spesifik sektoral yang merupakan peluang besar untuk memperkuat koordinasi antar sektor, yaitu prioritas nasional.

Menurut Laksmi, penilaian yang tepat atas sumber daya alam Indonesia, termasuk hutan, penting dan diperlukan untuk menunjukkan nilai optimal hutan bagi masyarakat.

“Ini dijadikan rencana strategis pengelolaan aset hutan kita dalam menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi hutan sesuai dengan visi bangsa kita yang diuraikan sebagai agenda prioritas nasional,” kata Laksmi.

Untuk itu, kehutanan ditetapkan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan pada 2025, sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Indonesia 2006-2025. Dari perencanaan jangka panjang ini, diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Untuk 2015-2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah mengeluarkan Rencana Strategis yang terdiri dari 3 tujuan strategis, yaitu mempertahankan kualitas lingkungan; pemanfaatan sumber daya hutan dan potensi lingkungan; serta mempertahankan ekosistem, keanekaragaman hayati dan eksistensi sumber daya alam sebagai sistem pendukung kehidupan.

Dalam hal ini, Kementerian LHK telah merumuskan prioritas kebijakan lingkungan dan kehutanan, termasuk mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui pembentukan Unit Pengelolaan Hutan; rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS, perlindungan hutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengendalian kebakaran hutan; revitalisasi industri kehutanan; kehutanan sosial; pengendalian pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim; penegakan hukum dan resolusi konflik, pengelolaan limbah dan limbah berbahaya.

Selain itu, Kementerian LHK juga melakukan reformasi kehutanan yang memegang prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan, berpusat pada orang, kesetaraan, sinkronisasi, transparan dan terintegrasi. Berkenaan dengan kebijakan dan peraturan, KLHK telah meluncurkan strategi baru tentang kebijakan kehutanan masyarakat.

Kebijakan baru-baru ini adalah mendirikan 12,7 juta hektar Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Desa. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, praktik agroforestri sampai batas tertentu dapat mempertahankan keanekaragaman hayati dan mengurangi perubahan iklim. Kebijakan ini diikuti dengan panduan pelaksanaan praktis.

Dalam konteks perubahan iklim global, Laksmi menjelaskan, Indonesia terus berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. "Seperti yang kita semua sadari, masyarakat dunia melalui Perjanjian Paris berkomitmen untuk mempertahankan kenaikan suhu global di bawah 20 oC (2 derajat Celsius) karena ireversibilitasnya dan akan menyebabkan bencana yang mengerikan bagi kehidupan manusia," kata Laksmi.

Dalam kontribusi pertamanya di UNFCCC, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 29% emisinya pada tahun 2030. Dari 29%, target pengurangan emisi, 17% berasal dari sektor berbasis lahan terutama hutan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan lestari telah menjadi salah satu fokus perhatian dan karya Pemerintah Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengadopsi tiga prinsip dalam tindakan mitigasi, yaitu tidak boleh menghalangi pertumbuhan ekonomi, dan harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, terutama berkenaan dengan ketahanan energi dan ketahanan pangan; mendukung perlindungan masyarakat miskin dan rentan, termasuk pelestarian lingkungan; dan terdiri dari kegiatan inti untuk mengurangi emisi dan kegiatan pendukung untuk memperkuat kerangka kebijakan.

“Saya yakin, acara ini akan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perkembangan dan tantangan utama untuk peran hutan yang lebih besar dalam pembangunan berkelanjutan,” kata Laskmi yang mengapresiasi Raja Swedia, CIFOR, dan para pihak atas komitmen dan dukungannya memperkuat kehutanan dalam pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya, kunjungan Raja dan Ratu Swedia ini diawali dengan kegiatan menanam pohon kayu ulin di areal kantor CIFOR.***RH

Write a comment

Komentar