Pemerintah Pusat dan Daerah Urun Rembuk Atasi Persoalan Lingkungan

Posted By lusi 18 May 2017 - 10:26 am

Jakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa, 16 Mei 2017. Banyaknya tuntutan publik akan persoalan lingkungan, perlu diantisipasi dengan memberikan informasi menyeluruh agar menjadi pembelajaran dikemudian hari. Pemerintah sendiri telah menetapkan perubahan iklim dan lingkungan menjadi agenda utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

 
Berbagai langkah pengembangan kebijakan dan program kedepan harus betul-betul telah memperhitungkan aspek-aspek lingkungan. Tata kelola lingkungan tersebut meliputi aturan, regulasi, penerapan dan institusinya yang membentuk interaksi antara manusia dan lingkungan.
 
Terkait hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang elemen-elemen dasar dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di Jakarta, (16/05/2017). 
 
Penyelenggaraan rakornas ini dilatari urgensi perbaikan tata cara pembangunan. Pertama, menyangkut pengelolaan dampak dan resiko intensifnya pembangunan sektor ekonomi, infrastruktur dan ekspansi wilayah perkotaan. Kedua, bagaimana mengelola tekanan besar terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ketiga, upaya kita melakukan perlindungan atas kondisi lingkungan hidup yang dipengaruhi kebijakan kemudahan investasi dan pemanfaatan sumber daya alam.
 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyampaikan bahwa hal-hal tersebut bertepatan dengan momentum penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak. “Seluruh kepala daerah yang baru terpilih, memiliki kesempatan besar untuk menerapkan kebijakan jangka menengah yang dapat mengantisipasi persoalan-persoalan yang mendesak tersebut,” ujar Siti Nurbaya saat membuka rakornis.
 
Pemerintah pusat dan daerah berperan besar dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan instrumen yang mendukung kelestarian lingkungan. Peran aktif pemerintah juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). PP ini mendorong pemerintah untuk mengkaji dan menyempurnakan kebijakan, rencana dan program pembangunannya, agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 
“Dengan KLHS sebagai sistem pengambilan keputusan dan prosesnya, dapat diyakini bahwa aspek lingkungan dan keberlanjutannya telah dipertimbangkan dalam kebijakan, rencana dan program,” terang Siti Nurbaya.
 
Disamping penerapan KLHS, rakornis ini juga memberikan pembekalan kepada K/L terkait dan unsur Pemerintah Daerah Provinsi se-Indonesia dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (HDDTLH) dan Instrumen Ekonomi Lingkungan (IEL). Semua hal tersebut terimplikasi langsung dengan kewajiban penyelesaian perencanaan pembangunan pasca pemilihan umum.
 
Dalam laporannya, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS), Laksmi Wijayanti, menyampaikan bahwa rakornis ini diselenggarakan dengan mengundang seluruh K/L terkait tata ruang dan kebijakan lingkungan. Turut diundang juga para Sekda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas LH, Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari Provinsi se-Indonesia serta akademisi, Lembaga/Badan Donor dan LSM.
 
“Kami berharap agar pertemuan kali ini tidak hanya dimaknai sebagai satu-satunya pertemuan dan pembahasan, tetapi justru sebagai awal dari komunikasi dan dialog yang intensif diantara kita semua,” pungkas Laksmi. (***)
Write a comment

Komentar