Gerakan Nasional Revolusi Mental, Bangun Karakter Bangsa

Posted By Tuti 17 March 2017 - 05:50 am

B2P2BPTH (Yogya, 10/03/2017)_Untuk mempertegas pelaksanaan program revolusi mental, Presiden Jokowi telah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Inpres ini berfungsi sebagai pedoman dalam memperbaiki dan membangun karakter Bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental.

Hal tersebut disampaikan oleh Ir. Riharto, M.Si.,  Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi dan Tata Laksanan (Kabag Kahot), Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi(BLI) dalam Sosialisasi Revolusi Mental, E-Kinerja dan E-Journal di ruang rapat Balai Besar Penelitian dan Pemuliaan Tanaman Hutan (B2P2BPTH) Yogyakarta, Jumat (10/03/2017).

“Dalam dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia, perlu revolusi mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Hal ini penting untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila,”kata Riharto.

Lebih lanjut, Riharto menyatakan bahwa untuk mendukung revolusi mental di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri LHK telah menerbitkan Permen LHK No.P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Kode Etik Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara Lingkup KLHK dan Kepmen LHK No. SK. 675/Menlhk-P2SDM/2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Lingkungan KLHK.

Sedangkan langkah-langkah atau tata cara pelaksanaan revolusi mentak di KLHK berpedoman pada 5 (lima) program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang meliputi: 1) Program Gerakan Indonesia Melayani; 2) Program Gerakan Indonesia Bersih; 3) Program Gerakan Indonesia Tertib; 4) Program Gerakan Indonesia Mandiri; 5) Program Gerakan Indonesia Bersatu.

Untuk mensukseskan gerakan revolousi mental tersebut, seharusnya dimulai dari pribadi masing-masing mulai dari lingkungan keluarga, tempat tinggal dan kerja yang selanjutnya mewabah ke lingkungan yang lebih luas yaitu kota atau bahkan negara.

Revolusi mental merupakan sebuah gerakan nasional untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, adil dan makmur. Seyogyanya gerakan ini dimulai dari yang kecil dan sederhana tetapi bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi peningkatan pelayanan publik.

“Hal tersebut bisa dimulai dari disiplin PNS,”kata Riharto.

Terkait masalah disiplin PNS, pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Perka BKN No. 21/2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53/2010.

Dalam peraturan tersebut, ditegaskan kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

“Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja,”tegas Riharto.

Kegiatan sosialisais tersebut dihadiri oleh karyawan B2P2BPTH dan beberapa pejabat dari sekretariat BLI, yaitu Tri Wahyudyati, SH., LLM.PhD (Kabag. Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan), Uus Danu Kusumah, S.Hut, ME., (Kasubag Diseminasi Publikasi dan Perpustakaan) dan Sujarwo Sujatmoko, S.Hut.M.Sc, (Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan).***MNA & BW.

 

Informasi Lebih Lanjut:

Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi Dan Pemuliaan Tanaman Hutan

url : http://biotifor.litbang.menlhk.go.id  atau http://www.biotifor.or.id

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15,  Purwobinangun, Yogyakarta 55582, Telp. 0274 - 895954, Fax.  0274 – 896080

Write a comment

Komentar